Laporan Jurnalis Tribunnews.com Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kinerja produksi dan lift minyak nasional mengalami tren rendah setiap tahunnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan penyerapan minyak pada tahun 2023 tercatat 605 ribu barel per hari (BOPD).
Sementara target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 635 ribu BOPD, namun realisasi Juli 2024 sebesar 568 ribu BOPD.
Sementara itu, target penghapusan RAPBN tahun 2025 tercatat turun menjadi 605 ribu BOPD.
“Pada tahun 2025 diputuskan peningkatan minyak sebesar 605 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan target tahun 2024 sebesar 635 ribu barel,” kata Bahlil saat rapat gabungan dengan Komisi VII DPR-RI di Kompleks Gedung Parlemen. di Jakarta pada Selasa (27/8/2024).
“Pencapaian target peningkatan minyak pada tahun 2025 merupakan salah satu tugas penting Kementerian ESDM,” ujarnya.
Bahlil mengakui tren bullishnya terus menurun. Oleh karena itu, pihaknya akan mengundang pihak terkait atau mitra serta Kontraktor Perjanjian Kerja Sama seperti Satuan Tugas Khusus Operasi Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina sebagai organisasi komersial yang bergerak di sektor minyak dan gas (KKKS).
Benar pak Presiden, kami akan coba bertemu dengan SKK Migas, Pertamina dan KKKS lain yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan oil lift kita, jelas Bahlil.
“Karena itu tren, tapi saya berharap dengan target yang ada saat ini kita bisa mengurangi berbagai hal yang kita lakukan secara teknis,” lanjutnya.
Bahlil menjelaskan, ada berbagai strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan mencapai oil removal.
Pertama, mendorong reaktivasi sumur ladang minyak milik SKK Migas dan KKKS yang belum dikembangkan atau idle, termasuk Pertamina.
Kedua, mendorong intervensi teknologi. Ketiganya mendorong proyek minyak baru segera berproduksi.
Keempat, memantau dan mendukung KKKS yang volume produksinya besar. Kelima, mendukung perekonomian KKKS untuk melakukan pengeboran dengan sebaik-baiknya, termasuk implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 664. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang rencana pembagian bruto yang baru dan fleksibilitas untuk mengubah pembagian bruto menjadi cost recovery.
Dan keenam, memberikan dukungan terkait perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berbagai ladang minyak.
“Sebagai Menteri ESDM yang baru, saya bertekad untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu berbagai strategi pendukung untuk itu,” ujarnya.