Laporan jurnalis Tribunnews.com Dennis Destriavan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua emiten BUMN Karya PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (WIKA) melaporkan hasil keuangan negatif pada kuartal I 2024 akibat jatuhnya utang jasa konstruksi negara. perusahaan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak mengatakan, WSKT dan WIKA berada pada situasi yang berbeda. EBITDA Waskita akan negatif pada paruh pertama tahun 2023, sehingga melemahkan rasio utang bersihnya. Sementara WIKA mencatatkan EBITDA positif sehingga rasio utang dan cakupan bunga relatif lebih baik.
WSKT saat ini sedang melakukan perubahan perjanjian restrukturisasi utang dengan kreditur, termasuk pemegang surat utang tanpa jaminan. WIKA mampu mencapai kesepakatan restrukturisasi utang sebesar Rp 24,2 triliun dengan 11 lembaga keuangan melalui master restructuring agreement (MRA).
Komisi VI telah menyetujui penawaran penyertaan saham masyarakat (PMN) sebesar Rp6 triliun kepada WIKA dan Rp12,5 triliun kepada Waskita melalui PT Hutama Karya untuk memperkuat likuiditas. Oleh karena itu, DPR berkewajiban dan berhak mengontrol penggunaan untuk memastikan bahwa PMN tidak disalahgunakan,” kata Ma’ruf menjawab pemberitaan Tribunnews, Jumat (24 Mei 2024).
Selain itu, Komisi VI DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. Hutama Karya dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Peran Serta Masyarakat (PMN). Komisi VI meminta klarifikasi terkait penggunaan dana PMN yang diterima PT. Khutama Karya.
Komisi VI meminta Kementerian BUMN fokus pada perusahaan BUMN untuk meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai. Tidak hanya BUMN Karya, tapi juga BUMN Food and Indonesia Battery Corporation (IBC). masalah proyeknya jangka panjang. Itu kan jangka waktunya panjang,” kata Amin.
DPR juga meminta pemerintah memastikan transparansi penggunaan dana PMN oleh BUMN. Laporan keuangan dan kinerja harus tersedia bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Memperkuat mekanisme pengawasan BUMN, termasuk audit independen dan evaluasi berkala. Pengawasan yang efektif, menurut Amin, akan membantu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
DPR meminta pemerintah memetakan proyek-proyek jangka panjang secara strategis. Prioritas harus diberikan pada proyek-proyek yang berdampak besar terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah proyek, kata Amin.
Manajemen risiko dalam proyek jangka panjang sangatlah penting. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Identifikasi risiko, kaji dampaknya dan kemungkinan terjadinya.
“Harus ada rencana khusus untuk mengatasi risiko dengan mendefinisikan strategi mitigasi dan respons yang jelas dan ditinjau secara berkala,” tambah Amin.
Penting juga untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kemitraan antara BUMN dan swasta dapat mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi beban pajak.
WSKT sebelumnya melaporkan rugi bersih sebesar Rp 939 miliar pada kuartal I 2024. Angka tersebut meningkat 150,59 persen dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 374,9 miliar.
Selain itu, WSKT juga melaporkan penurunan laba usaha sebesar 20,28% menjadi Rp 2,17 triliun. Padahal, pada kuartal I 2023, biaya operasional WSKT sebesar Rp 2,73 triliun.
Sementara laba bersih WIKA turun 18,75% year-on-year (y-o-y) menjadi Rp3,53 triliun per Maret 2024. Sedangkan pada triwulan I-2024, WIKA harus mengeluarkan beban lain-lain sebesar Rp1,23 triliun dibandingkan Rp604,99. miliar pada periode yang sama. periode tahun lalu.
Akibatnya WIKA harus menanggung kerugian pemilik induk yang meningkat hingga Rp 1,13 triliun.