TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dinas Gizi Nasional diharapkan segera dibentuk yang bertanggung jawab atas program gizi sekolah.
Harapan tersebut diungkapkan Ketua Umum Gerakan Indonesia Merdeka (Ketum GIM) Jenderal Heikal Safar yang mendukung implementasi janji politik Prabowo Subianto-Jibran Rakabuming berupa program makan gratis bergizi.
“Saya sangat berharap Badan Ketahanan Pangan Nasional segera terbentuk sehingga program pangan gratis dapat terlaksana dengan aman, tenteram, tenteram, dan berkelanjutan,” kata Heikal kepada pers, Rabu (26 Juni 2024).
Heikal yakin program makan gratis ini akan membuat anak-anak di Indonesia menjadi lebih pintar.
Oleh karena itu, keinginan Presiden ke-8 RI, Prabowo, sangat besar untuk menjadikan Republik Indonesia Serikat sebagai negara maju yang mendapat penghargaan internasional.
Insya Allah kita bisa mewujudkan masyarakat yang sehat dan waras di seluruh negeri tercinta ini, kata Heikal.
Selain itu, Heikal mengharapkan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri.
Ia juga mengajak para pemimpin politik, tokoh agama, kepala daerah dan kabupaten/kota untuk turut serta merencanakan program yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Dengan begitu, program yang berpusat pada pelajar dapat terlaksana tanpa campur tangan politik dan tidak akan ada lagi anak di bawah umur.
Program tingkat tinggi ini akan mengubah kondisi perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah, kata Heikal.
Jika program makanan bergizi gratis berhasil, perekonomian Indonesia mungkin akan lebih mampu menahan risiko ketidakstabilan global.
“Saat ini dinamika perekonomian keuangan global berubah dengan cepat, risiko dan ketidakpastian semakin meningkat sehingga menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” tutupnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan digunakan untuk program gizi yang menjadi pilar Presiden terpilih Prabowo Subianto.
71 triliun adalah biaya kabinet garda depan Indonesia yang disepakati pemerintahan selanjutnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan anggaran sebesar itu masuk dalam urutan yang ditetapkan dalam RUU APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati dengan DPR.
Suku cadang menyumbang 2,29 hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Kami telah memasuki posisi APBN dan Presiden terpilih telah menyetujui bahwa kami harus memulai secara bertahap dengan anggaran pertama sebesar $71 triliun,” kata Sri Mulyani dari Pusat Administrasi Umum Perpajakan Kementerian Keuangan. Jakarta, Senin (24/06/2024).