Kepala BSSN Minta DPR RI Masukkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dalam Prolegnas Prioritas 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memaparkan beberapa program kerja di hadapan Komite I DPR RI dalam agenda rapat kerja yang digelar pada Kamis (7/11 /2024).

Dalam agenda tersebut, Hinsa Sipurian menyampaikan beberapa topik yang menjadi bagian dari program Asta Citta pemerintahan Prabowo-Gebran.

Mengenai topik Asta Cita 2 Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Butir No. 5 yaitu meningkatkan konektivitas dan keamanan TI, komunikasi terhadap ancaman siber dengan memperkuat kemampuan lembaga pertahanan siber, kata Hinsa dalam rapat kerja. pertemuan dengan Komite Pertama DPR RI, di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (11/07/2024).

Untuk mendukung visi tersebut, kata dia, BSSN akan melaksanakan kegiatan untuk melengkapi kajian akademik, naskah akademik, dan rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber.

Sehubungan dengan hal tersebut, HINSA mendorong I DPR RI sebagai mitra kerja di bidang legislasi untuk memasukkan program ini ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas Prioritas).

Berdasarkan ketersediaan kajian akademis, naskah akademis, dan rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber, kami merekomendasikan DPRI untuk menerima usulan ini untuk dimasukkan dalam program legislasi prioritas nasional, kata Hinsa.

Selain itu, Hinsa mengatakan BSSN juga akan memasukkan sertifikasi peralatan keamanan siber ke dalam program kerjanya.

Dia mengatakan itu akan digunakan dalam infrastruktur informasi penting.

“Dengan hasil akhir tersebut, dibentuklah lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian BSSN berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesesuaian dan Standar Umum Penilaian Keamanan TI Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Hinsa juga menyebutkan bahwa BSSN akan mengadakan pertemuan dengan para pengusaha di bidang teknologi keamanan siber.

Dikatakannya, hal itu merupakan upaya sertifikasi produk teknologi untuk infrastruktur kritikal dan partisipasi dalam Bulan Mutu Nasional.

Dia menyoroti “pertemuan dengan pelaku bisnis teknologi keamanan siber dan kripto untuk mengadopsi produk teknologi keamanan siber dan kripto pada infrastruktur informasi penting dan berpartisipasi dalam Bulan Kualitas Nasional untuk meningkatkan kualitas lembaga penilaian kepatuhan.” .

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *