Demikian dilansir jurnalis Tribunnews.com, Fahdi Fahlavi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menggabungkan seluruh data masyarakat ke dalam satu kumpulan data.
Data terintegrasi ini akan dijadikan sebagai informasi referensi penerimaan bantuan sosial dari pemerintah.
Budiman Sudyatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, merilis data konsolidasi pada akhir tahun 2024.
Targetnya dua minggu, yaitu sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 2025, kata Budiman di Kantor Direktorat Koordinasi POC Kementerian Pertahanan, Jumat (12/6/2024).
Hal itu disampaikan Budiman Kemenko usai rapat koordinasi persetujuan informasi di kantor PMC.
Menurut Budiman, informasi tersebut diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai kementerian dan departemen.
Langkah integrasi data ini dilakukan untuk menghindari duplikasi informasi dukungan masyarakat.
“Semuanya, semuanya adalah data. Jadi tidak ada duplikasi. Tidak ada duplikasi. Tidak ada duplikasi. Tidak ada program tunggal,” ujarnya.
Sejauh ini, Budiman mencatat ada 27 kementerian dan departemen yang memiliki 154 program pengentasan kemiskinan.
“Nah, itu semua perlu dicatat. Hal-hal seperti itu jangan sampai ada yang terlalu banyak. Kasus-kasus seperti itu perlu kita kurangi,” tutupnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sumber Daya Manusia.