TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Dr. Hasto berharap pihak swasta dapat berperan aktif dalam membantu mengurangi angka kerentanan di Indonesia. Misalnya saja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mendapat dukungan khusus untuk menekan biaya bongkar muat di Papua Tengah.
“Penurunan prevalensi penyakit tersebut merupakan upaya bersama. Untuk itu diperlukan upaya dari kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk mitra di Provinsi Papua Tengah,” kata Dokter Hasto dalam laporannya yang ditulis di Provinsi Papua Tengah. Musrembang. kegiatan, Rabu (3/4/2024).
Ada tiga hal yang bisa mengurangi depresi, kata dr Hasto. Seperti mengubah cara makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan mengetahui tentang kebersihan.
Ya, dengan mengubah ketiga contoh ini, maka masyarakat pegunungan Papua akan terbebas dari kekejaman, ujarnya.
Papua Tengah diketahui menyimpan dana Pemerintahan Sendiri (Otsus) yang mandiri, sehingga diharapkan tingkat penurunannya akan lebih cepat dibandingkan daerah lain.
Dokter Hasto mencontohkan Puncak Jaya. Tanah di daerah ini berat. Namun dengan upaya dan upaya untuk mengurangi penundaan secara besar-besaran, penundaan terlihat berkurang dengan cepat.
“Tentunya Papua Tengah bisa menekan angka penyakit dengan sumber daya yang dimiliki,” kata dokter Hasto.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua, Dr. Nerius Auparai, M.Si berharap delapan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat menghimpun sumber daya lokal, seperti penggunaan dana khusus untuk otonomi.
Ia mengamini, persentase penurunan angka keguguran tidak signifikan. Sekadar informasi, sistem BKKBN tidak mengontrol jumlah anak, tapi juga mengontrol jarak kelahiran.
Dengan memisahkan tempat bersalin, maka kesehatan bayi akan lebih baik dan ibu tidak akan mudah sakit. Hal ini akan mengurangi terjadinya penyakit baru.