Habiburakhman, Ketua Umum Partai Grindra, menilai wajar jika kabinet Prabowo Gibran membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menilai kabinet yang besar merupakan hal yang baik bagi negara untuk menghadapi tantangan masa depan.
“Kalau fisiknya gemuk, itu tidak sehat, tapi dalam konteks negara, angka yang besar berarti besar, itu tidak masalah bagi saya. Negara kita adalah negara besar. Tantangan kita besar. Tujuan kita besar . kata Habiburakhman kepada wartawan.
Dia menambahkan: “Wajar jika kita perlu menyatukan banyak orang di pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang hebat.
Habiburakhman menolak anggapan penambahan jabatan menteri untuk mendapatkan dukungan politik. Ia mempercayakan pidato penambahan jabatan menteri kepada Prabowo.
Lanjutnya, “Kami menerima pandangan masyarakat, tapi itu saja, kewenangan membentuk kabinet, organisasinya seperti apa, berapa jumlahnya, prinsipnya apa konstitusinya dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih.”
Di sisi lain, Habib Barakhman mengaku mendapat komentar bahwa saat ini ada permasalahan di beberapa kementerian. Dia menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kamkomham) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Coba Kumham ya, ada tugas Dirjen yang sebenarnya sangat berbeda satu sama lain. AHU (Kantor Hak Umum) dan masyarakat sebenarnya agak kurang nyambung. Lalu ada Hak Asasi Manusia, Ditjennya, lanjut Dodd: Hak Asasi Manusia, itu sedikit berbeda.
Habib Barakhman mengatakan: Soal lingkungan hidup yang kemarin bikin geger, lingkungan hidup dan kehutanan sama saja kalau tidak salah, prosedur ini bahkan ada di dua komisi.
Ia mengatakan permasalahan di sejumlah kementerian perlu diperbaiki. Oleh karena itu, menurutnya, konsekuensinya memerlukan pembangunan dan kelembagaan.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rackaboming mengatakan rencana tersebut masih dalam pembahasan. Diakuinya, salah satu kementerian yang dibicarakan adalah pelayanan makan siang gratis.
Namun Gibran ingin menunggu kementerian terlebih dahulu.
Gibran mengatakan pada Selasa (7/5/2024): “Itu untuk nanti, masih dalam pembahasan, masih dalam pembahasan, tunggu saja. Kemarin (kementerian makan siang gratis). Tapi tunggu dulu.”
Terkait urgensi pelayanan makan siang gratis, Gibran mengatakan ada beberapa faktor. Salah satunya adalah anggaran yang besar dan memerlukan pengawasan yang bukan perkara mudah.
Ya karena memakan anggaran banyak, distribusinya tidak mudah, logistiknya tidak mudah, pengawasannya tidak mudah, ujarnya. PAN menghargai semangat, bukan berbagi
PAN menilai wacana penggabungan menteri bertujuan untuk menghadapi tantangan RI ke depan. Wakil Ketua PAN Yandri Susanto mempercayakan jabatan kabinet masa depan kepada Prabowo.
Pada Senin (6/5/2024), ia mengatakan kepada wartawan, “Pak Prabowo pasti bangkit demi kebaikan bangsa dan pemerintahan. Menghadapi permasalahan global yang tidak menentu, banyak juga permasalahan dalam negeri, sehingga kita harus bersatu. .”
Dan dia menambahkan: “Jika jumlah menteri bertambah, saya yakin antusiasmenya bukan untuk perpecahan, tapi untuk menjawab tantangan bersama.”
Menurutnya, Prabowo memahami kebutuhan pemerintahannya ke depan. Yandri meyakinkan, PAN siap membahas hal tersebut jika diundang.
Yandri mengatakan, “Dan prinsipnya PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih untuk merumuskan posisi kabinet sesuai kebutuhan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu, karena Pak Prabowo tahu betul bagaimana semua tantangan itu bisa dijawab. , apa yang dibutuhkan”. . Jawaban dari Jokowi dan Maruf Amin
Pertanyaan tersebut pun ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyerahkan kepada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2029-2024.
“Tanya presiden terpilih soal kabinet masa depan. Tanya presiden terpilih,” kata Jokowi kepada wartawan di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/7/2024). Pertanyaan perlunya penambahan kementerian ditanggapi Jokowi.
Marouf Amin, Wakil Presiden, mengatakan jumlah kementerian saat ini sudah ideal. Menurut Maroub, jumlah tersebut saat ini cukup.
“Tentunya saat ini ada 34 bentuk ideal,” kata Maruf di Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Meski demikian, Marouf mengaku tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah kementerian. Ia yakin hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
“Tapi bisa lebih, kalau diperlukan, mungkin lebih,” katanya. Anis dan Ganjar mengatakan hal itu
Anies Baswedan mengatakan, tidak ada pelarangan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU). Menurut dia, kekuasaan presiden terpilih mempunyai hak eksklusif sepanjang tercantum dalam undang-undang.
“Satu, semuanya diatur undang-undang. Sepanjang mematuhi ketentuan undang-undang, tidak ada larangan,” kata Anis kepada wartawan di Lebak Bolus, Jakarta Selatan, Selasa (5/7/2024).
Annis mengaku tak mau ikut campur soal baik atau buruknya.
Pada akhirnya, dia berkata: Itu hak presiden terpilih asalkan patuh pada hukum.
Sementara itu, Ganjar Pranu menyebut hal tersebut tidak sesuai undang-undang. Ganjar menilai penambahan jumlah jabatan menteri dianggap sebagai “berbagi kue”.
“Setahu saya undang-undang sudah membatasi jumlahnya. Jadi lebih dari itu pasti tidak tepat atau sesuai undang-undang,” kata Ganjar Pranu kepada wartawan di Sekretariat Barricade 98, Selasa (7/5/2024). ).
“Jadi yang harus kita ingat, dalam kebijakan tuan rumah, kita tidak boleh melanggar aturan. Jadi kalau kita menerima kelompok yang sudah mendukung, ini bukan tempatnya. Saya kira pilihan pasangannya pasti bisa sangat berdampak. keputusan bijak,” lanjutnya.
Ganjar juga menentang keras pemerintah. Dia berkata: Ini adalah upaya untuk mengendalikan Pemerintahan Sementara.
“Saya kira ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini. Makanya kita dukung dengan melakukan pengawasan agar pemerintah bisa berbuat lebih baik lagi,” ujarnya. JK bilang, kita perlu mengubah undang-undangnya dulu
Yusuf Kala (JK) mengatakan, jika jumlah kementerian bertambah, undang-undangnya harus diubah. JK mengatakan, jumlah kementerian di pemerintahan bergantung pada agenda kabinet yang sedang berjalan. JK juga mengatakan, dulu ada kabinet 100 menteri tapi tidak jalan.
JK mengatakan di Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024) “Iya tentu UU Kementerian Lembaga harus diubah dulu karena sudah 34. Ya harus diubah dulu.” .
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 ini menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu. Oleh karena itu, menurutnya wajar jika jumlah menterinya lebih banyak.
“Saya kira ini negara kesatuan, jadi menterinya lebih banyak dari pemerintah federal. Menteri federal di Amerika hanya 14 orang,” kata JK. (gtp/gtp)