Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam melaporkan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN menanggapi permintaan Komisioner Pertahanan RI terkait penundaan seleksi CASN hingga usai pilkada.
Namun menurut Guspardi, Usulan ini harus dikaji secara cermat oleh pemerintah.
Permintaan penundaan dari Ombudsman RI efektif. Dalam hal ini, pemerintah, Kementerian Administrasi dan Rehabilitasi, serta pihak BKN harus melakukan investigasi, kata Guspardi kepada wartawan. Kamis (9/5/2024).
Guspardi menilai, pemerintah bisa meminta pandangan mendasar atas penundaan seleksi CASN yang dilakukan Komisioner Pertahanan.
Lalu kita harus memikirkan dampak dari penundaan seleksi CPNS 2024.
“Jika opsi CASN 2024 ditunda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi mempunyai cukup waktu untuk merampungkan pengangkatan mulai 27 November 2024 setelah pilkada hingga akhir Desember 2024. Pekerja non-ASN harus menyelesaikan programnya tidak paling lambat Desember 2024, sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2024,” ujarnya.
Guspardi, Ombudsman RI menegaskan, calon yang maju di Pilkada 2024 terlalu lemah untuk menjanjikan peluang bagi masyarakat untuk memilih ASN. sesuai.
Namun, Perlu diingat, Bupati sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengangkat pekerja yang bukan ASN menjadi ASN sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023.
Kewenangan proses seleksi CASN sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut Pak Azwar Anas (Menpan-Rb) menyampaikan Seleksi CASN 2024 dilakukan dengan menjaga nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Adil, transparan dan menggusur joki, ”ujarnya.
“Skor kandidat yang mengambil opsi CASN akan langsung ditampilkan di sistem agar semua orang dapat melihatnya. Jadi tidak ada yang bisa mengabaikan kandidat opsi CASN,” lanjutnya.
Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari Badan Penindakan dan Reformasi Negara (PANRB) untuk menanggapi kekhawatiran Komisioner Pertahanan RI yang menggunakan opsi CASN sebagai alat politik menjelang pemilu kepala daerah. Memastikan tidak ada putri dari kelompok tertentu pada seleksi CASN 2024.
“Kecuali ada konflik besar, termasuk kekhawatiran terhadap janji politik peserta Pilkada, tidak ada alasan untuk menunda resolusi CASN 2024,” pungkas Perwakilan DPR RI Baleg.
Pada awalnya, Mokhammad Najih, Ketua Komisioner Pertahanan RI, menyarankan CPNS tahun ini ditunda.
Pilkada akan digelar pada November 2024, sehingga diharapkan pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan permintaan tersebut.
“Saya berharap kedepannya kita bisa melakukan negosiasi bagaimana menghentikan isu pemilihan CASN agar usulan ini tidak menjadi produk politisi,” ujarnya.