Laporan reporter Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Sunarno menduga program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan satu-satunya inisiatif pemerintah untuk mengumpulkan anggaran rezim Prabowo-Gibran.
Saya kira itu bukan rahasia umum lagi, sehingga banyak kendala anggaran terkait program pemerintah, kata Sunarno di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Makanya dengan pengurangan gaji buruh, pengumpulan uang rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang paling mudah, lanjutnya.
Ia juga menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini korup dan korup dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Dan ini berdasarkan pengetahuan yang penuh dengan penipuan, makanya kami menyetujui rencana ini karena ternyata hanya untuk mengatasi defisit anggaran pemerintah. “Kami tidak setuju dengan rencana Tapera,” ujarnya.
Sunarno mengatakan, konsep Tapera sendiri bukanlah sebuah organisasi atau proyek pembangunan perumahan sosial.
Namun, ini tentang mengumpulkan uang masyarakat untuk dikelola dan diinvestasikan di berbagai sektor keuangan seperti sekuritas pemerintah dan.
Analisis umum terhadap organisasi publik, lanjut Sunarno, uang yang dihimpun erat kaitannya dengan penggunaan dalam pengembangan Ibu Kota Kepulauan (IKN) dan Proyek Strategis Nasional serta rencana pengelolaan selanjutnya.
Dana Tapera sebagian besar ditanam pada Surat Utang Korporasi dengan bunga 47 persen.
Sisanya di Surat Utang Negara sebanyak-banyaknya 45%, dan sisanya masih di rekening bank.
Pernyataan tersebut juga menunjukkan betapa pemerintah selaku pengelola APBN berkepentingan untuk menguasai dana Tapera.
Sebagai informasi, GEBRAK bersama gabungan staf dan organisasi kemahasiswaan menggelar pameran di Taman Patung Kuda, Jakarta hari ini.
Mereka ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang-Undang Pelestarian Perumahan Rakyat (Tapera) Nomor 4 Tahun 2016.