TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendukung wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum. (Kementerian Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)
Pemekaran ini dinilai sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menjadi solusi backlog perumahan rakyat di masa depan.
La Ode Safiul Akbar, Sekretaris Jenderal GAPENSI, mengatakan sejak tahun 1978 sektor perumahan dikelola oleh kementerian tersendiri. Baru pada masa pemerintahan Jokowi sektor perumahan rakyat digabung dengan sektor pekerjaan umum dalam satu kementerian, PUPR.
“Pendekatan pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo kini fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan. Memisahkan keduanya memang perlu. (sebagaimana mestinya) karena rumah adalah faktor utama kualitas hidup manusia,” ujarnya.
Menurut La Ode, kinerja Kementerian PUPR di bawah Basuki Hadimuljono patut dijadikan contoh bagi kementerian lainnya. Dalam percepatan operasional anggaran hingga menjadi milik negara (BMN)
“Anggaran diserap dengan cepat dalam dua bidang utama pembangunan infrastruktur: pertama; Infrastruktur yang menjadi faktor produksi dan menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, jalan tol, energi, dan bendungan; Kedua; “Infrastruktur adalah pemenuhan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi dan irigasi,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pada masa Basuki bertujuan untuk meningkatkan indeks daya saing global.
La Ode memperkirakan meski tidak melakukan lompatan tersebut, namun kerja kerasnya tersebut membuahkan hasil Indonesia naik dari peringkat 54 dunia menjadi peringkat 51 dunia.
“Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi tinggi di tengah persaingan global yang semakin progresif. Dan itu penuh tantangan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, perkotaan, dan pesisir.
Janji untuk membangun rumah tersebut termasuk dalam salah satu rencana utama yang diusulkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disebut Strategi Transformasi Nasional.
Strategi transformasi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberian makanan bergizi kepada setiap anak Indonesia juga termasuk dalam strategi ini.
Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas pertama Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar daya saing manusia berkualitas. Meliputi infrastruktur pangan, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perekonomian masyarakat. “Untuk infrastruktur konektivitas, prioritas pertama adalah mewujudkan pekerjaan penting. Targetnya hampir tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, bagi Kementerian Perumahan Rakyat, penting untuk melampaui target backlog (kesenjangan antara jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat) sebesar 12,7 juta rumah karena konstruksi terus memenuhi permintaan yang terus meningkat. Bukan hanya keluarga yang menjadi tunawisma.
“Oleh karena itu, target pemerintah Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) merupakan angka yang sesuai dengan permintaan. Dan kesadaran harus diperhatikan dulu,” ujarnya.
La Ode berharap dengan pemisahan ini tujuan utama program transformasi negara dapat tercapai.
Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan fokus pada variabel profesionalisme, dengan Key Performance Index (KPI) fokus pada pengelolaan status anggaran dan perangkat kerja selain efektivitas dan efisiensi.
“Operasional Kementerian Pekerjaan Umum harus semaksimal mungkin mandiri dalam pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri. “Hal ini mencakup tujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang ada menjadi sumber daya ekonomi baru secepat mungkin. Begitu pula dengan pendanaan pembangunan,” ujarnya.
Sementara Kementerian Perumahan Rakyat harus mengelola anggaran sebesar 53 triliun yang telah disetujui RAPBN untuk tahun 2025, memaksimalkan kerja sama dengan BUMN terkait. dan penguatan potensi UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerja.
“Merancang sistem untuk merangsang perekonomian melalui program subsidi dan intervensi pemerintah lainnya. Termasuk kerja sama dengan ekosistem keuangan juga tidak kalah penting. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah memiliki 3 juta rumah setiap tahunnya,” ujarnya.