Keberatan Jika Study Tour Dilarang, Menparekraf Ajukan Solusi Begini

Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.

Diketahui, saat ini banyak pemerintah daerah (Pemda) yang membatasi karyawisata dan wisata bagi pelajar.

Hal itu dilakukan pasca kecelakaan yang menewaskan bus yang membawa rombongan siswa SMK Linggar Kencana di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu (11/11/2024).

Sandiaga mengatakan, alangkah baiknya jika proses tersebut terus dilanjutkan.

Namun untuk bus atau kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Pertama, bus harus memiliki Surat Izin Mengemudi, kemudian pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi, lulus uji mekanik, dan pengemudi harus dalam keadaan sehat.

“Tentu saja kami mendukung pencegahan terjadinya kecelakaan,” kata Sandiaga saat diwawancarai Sandi Uno pekan ini. “Namun, dalam menghentikan perjalanan sekolah, yang terpenting adalah menggunakan langkah-langkah keselamatan yang tepat. Berlisensi dan terdaftar fasilitas.” .” (20 Mei 2024).

Seperti diketahui, banyak pemerintah daerah yang melarang kegiatan pariwisata pasca kecelakaan bus wisata yang membawa banyak siswa di SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat.

Beberapa pemda yang disebutkan antara lain DKI Jakarta, Tangsel, Bogor, Depok, Cimahi, Pangandaran, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Sandi mengatakan, jika pelarangan study tour terus berlanjut, ia memperkirakan pada tahun 2024 akan terjadi 1,5 miliar perjalanan perjalanan dalam negeri.

“Mari kita bersatu dan memastikan tragedi ini tidak terulang lagi di masa depan anak-anak negara kita,” tutupnya.

Sebelumnya, pengawas lalu lintas berpendapat penertiban bus wisata akan lebih efektif dibandingkan pelarangan wisata edukasi.

Menurut Unika Soegijapranata dan Wakil Direktur Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Dinas Perhubungan Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, pembatalan study tour terutama akan berdampak pada operasional bisnis perusahaan yang tidak stabil.

“Wisata edukasi tidak ada yang salah. Padahal, wisata edukasi memiliki nilai edukasi dan ekonomi. Kalau dilarang, kuliner lokal tidak akan laku. Padahal, kuncinya adalah menggunakan kendaraan yang aman,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *