TRIBUNNEWS.COM – Politisi Partai Golkar Yusuf Kalla (JK) memuji langkah Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto mendukung partai oposisi di Pilpres 2024.
Menurutnya, pembentukan aliansi akbar merupakan solusi yang baik untuk mencapai tujuan bangsa.
Namun, kata J.K., kehadiran oposisi tidak begitu penting bagi penguasa.
Hal itu diungkapkan JK usai memberikan pidato publik bertema “Dialog Damai” di Auditorium Mokhtar Riady Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (25 Maret 2024). .
“Ya, (menjadi tuan rumah lebih banyak kelompok) adalah cara yang baik untuk menyatukan persatuan dan bangsa ini.”
“Bangsa ini terlalu besar untuk diperintah sendiri, tapi bagaimanapun juga harus ada oposisi agar ada yang bisa menyesuaikan kebijakan pemerintah,” kata JK seperti dikutip WartaKotaLive.com.
Terkait kemenangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Rak pada Pilpres 2024, JK pun mengucapkan selamat.
Ia tak mau melawan pembahasan persoalan pemilu 2024.
“Kita sudah dua tahun capek ngomong politik, ayo selesaikan masalah ini.”
“Kami menerima kenyataan yang ada, maka kami mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran yang telah memimpin pemerintahan ini,” kata Yusuf Kalla.
Ia juga meminta semua pihak untuk kembali bersatu membangun perekonomian negara.
Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 ini menegaskan, tantangan yang akan dihadapinya ke depan adalah pembangunan ekonomi.
“Ini tidak mudah karena mempengaruhi nasib semua orang, jadi mari kita bersatu dan mendukung hal ini.
“Politik mungkin hanya untuk elite, tapi perekonomian terkena dampaknya,” kata J.K.
JK meminta seluruh lembaga nasional bersatu dan mendukung pemerintahan baru.
Ia berpesan agar Prabowo-Gibran segera mundur dari jabatan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo agar bisa fokus membangun pemerintahan baru. Pilihan untuk bergabung atau menolak
Diketahui, belum semua kubu lawan Prabowo-Jbran menyatakan kesiapannya bergabung dengan Prabowo.
Ada diantara mereka yang memutuskan untuk bergabung dan ada pula yang memilih untuk tidak bergabung.
Ada juga yang belum merespons karena masih menunggu petinggi partai politik.
Sebagai Tim Nasdem, mereka menjadi tim pertama yang memutuskan untuk memperkecil ketertinggalan dengan Prabowo-Gibran.
Hal itu terungkap saat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengunjungi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (25 April 2024) sore.
“Hari ini NasDem kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” kata Surya Paloh saat konferensi pers bersama Prabowo.
Sementara itu, PCB mengaku belum membahas apakah akan berpihak pada partai oposisi atau bergabung dalam pemerintahan koalisi berikutnya.
Namun, Rabu kemarin (24 April 2024), Prabowo mendatangi kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.
“Kami belum mencapai titik itu (oposisi atau aliansi), jadi saat ini PCB telah menjadikan tradisi bahwa persaingan tidak diperbolehkan dan mereka berpisah.”
“Tetapi persaingan harus diakhiri dengan persahabatan yang baik, pertanyaan apakah aliansi akan berada di dalam atau di luar akan diputuskan kemudian,” kata wakil ketua PCB Jazeelul Fawaid pada hari Kamis.
Meski belum mengambil keputusan, Jaziloul menyebut hubungan mereka masih baik.
PCB juga menugaskan Prabowo untuk mengembangkan delapan program perubahan.
“Yang jelas hari ini adalah silaturahmi ketika kita mempercayakan ide berjuang kepada PCB,” kata Jaziloul.
Menurut PCB, PDIP belum menjelaskan posisinya terkait perannya sebagai oposisi atau bergabung dengan pemerintah.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basara mengatakan sikap partainya menunggu arahan dari Megawati.
PDIP, menurut Ahmad Basara, sejatinya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Ahmad Basara setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Dr Ganjara Pranowo-Mahfuda dalam perselisihan Hasil Pemilihan Presiden (PHPU) 2024.
Oleh karena itu, apapun keputusan Bu Mega ke depan, semua Partai PDIP bersedia berada di dalam dan di luar pemerintahan, kata Ahmad Basara di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22 April 2024). ).
Ahmad Basara mengatakan personel PDIP dilatih untuk siap menghadapi segala kondisi cuaca dan kebijakan nasional.
Dengan demikian, PDIP terbiasa bertahan dalam berbagai proses politik di Tanah Air.
“Kita sedang berada di jalur kolonialisme ketika Bung Karno mendirikan PNI pada 4 Juli 1927. Di masa pemerintahan kolonial, kita mampu bertahan dan membawa Indonesia merdeka bersama partai politik lainnya,” kata Ahmad Basara.
Dia menjelaskan, kekuatan PDIP di dalam dan di luar pemerintahan sedang diuji.
Khususnya pada masa “Orde Baru” mereka mendapat banyak ancaman politik, namun DPI berhasil bertahan dan menjadi pemenang pada pemilu 1999.
“Saat itu kami di pemerintahan, lalu kami keluar dari pemerintahan, bahkan kami keluar dari pemerintahan, dan kami kembali masuk pemerintahan selama 10 tahun,” kata Ahmad Basara.
Status PDIP, kata Ahmad Basara, akan ditentukan pada musyawarah nasional yang digelar Mei 2024.
Di MPR, seluruh struktur partai akan memberikan pendapat kepada Megawati mengenai status politik partai tersebut sebagai bagian dari pemerintah atau oposisi.
“Berikan usul kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang mempunyai kewenangan kongres, agar (Rakernas) PDIP menentukan status politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan,” jelasnya. Ahmas Basara.
Website WartaKotalive.com memuat sebagian artikel berjudul “Pilpres 2024 Selesai”, “Yusuf Kalla: Bosan Bicara Politik, Mari Bersatu Membangun Perekonomian”.
(Tribunnews.com/Galuh Vidya Wardani/Igman Ibrahim/Reza Denis/Hasanudin Ako) (WartaKotalive.com/Hironimus Rama)