TribuneNews.com, Jakarta – Pertamina memutuskan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak akan memberikan subsidi bahan bakar minyak Pertalite.
Anggota Panitia Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan kendala penjualan Pertalite adalah, pada umumnya pelaku usaha pemilik SPBU bisa mengajukan permohonan untuk memberi atau menjual ke Pertamina. Secara khusus. Penunjukan Jenis Bahan Bakar Ketahanan (JBKP).
“Jika pemilik SPBU melihat tempat yang lebih menguntungkan dalam penjualan bahan bakar jenis (JBU) yang berbeda, maka tentu saja fokus menjual JBU. SPBU tersebut memiliki kontrak dengan Pertamina untuk menjual JBU, JBT atau JBKP,” dia dikatakan. Salih, dikutip Konthan, Senin (2/9/2024).
Menurut dia, Pertamina nantinya akan menyebut BPH Migas sebagai daftar SPBU yang tidak lagi dijual oleh Pertalit.
Berdasarkan laporan tersebut, akan ditetapkan sejumlah BPH Migas baru yang mana SPBU JBKP tidak lagi mendapat alokasi perlite.
Saleh menambahkan, proyek ini sudah dirintis dan dilaksanakan secara rutin.
“Kalau ada waktu (SPBU) Pertalite tidak dijual, namanya BPH Migas,” jelas Saleh.
Sedangkan persepsi JBKP terhadap pasokan Pertalite pada 16 Agustus 2024 mencapai 59,47 persen. Sedangkan pasokan solar mencapai 59,85 persen. Hanya 235 SPBU yang tidak menjual Pertalite
PT Pertamina Patra Nayaga mengatakan hanya 3 persen atau sekitar 235 SPBU yang tidak lagi menjual Bahan Bakar Khusus Pertalite (JBKP).
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Nyaga Heppy Vulansari menjelaskan, 97 persen dari 7.516 SPBU Pertamina dan 7.516 SPBU di seluruh Indonesia masih memiliki Pertalite.
“Tersebar di seluruh Indonesia. Awalnya Pertalite masih ada di semua negara. Kalaupun ada yang tidak menjual, hanya sekitar 3 persen,” kata Hepi kepada Tribunnews, Jumat (30/8/2024). . .
Heppy menjelaskan, SPBU yang menjual Pertalite diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) dengan berbagai pertimbangan. SPBU yang tidak menjual Pertelite sebagian besar berada di kawasan komersial dan pemukiman menengah, tidak dilalui angkutan umum, dan hal ini juga berlaku pada SPBU baru.
“Masyarakat dapat menggunakan aplikasi MyPertamina di lokasi-lokasi yang terkait dengan SPBU atau titik layanan Pertelite terdekat,” kata Heppy.
Heppy memastikan pendistribusian pertalite dilakukan sesuai penugasan yang diberikan pemerintah.
Pengiriman Pertalite pada 1 September 2024. Pertamina belum berencana menghentikan layanan Pertalite di 7.516 SPBU miliknya di seluruh Indonesia.
“Masyarakat jangan dimanjakan dengan berita bohong. Bisa terus disebarkan sesuai angka yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy.
Heppy menambahkan, beberapa SPBU Pertalite yang tidak terjual berpotensi mengalami penghematan Pertalite dari realisasinya. Dari kuota perlite 2024 sebesar 31,6 juta kg, produksi hingga pertengahan Agustus hanya 18,6 juta kg atau 59 persen dari kuota.