TRIBUNNEVS.COM – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyerahkan tanggung jawab kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ketika Komisi I DPRK meminta penjelasan tentang minimnya cadangan data dalam data nasional. Pusat Serangan Ransomware (PDN).
Momen tersebut terjadi pada Kamis (27/06/2024) saat rapat kerja (raker) yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Awalnya, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arya Setiadi karena tidak memiliki cadangan data yang menjadi akar penyebab serangan PDN pekan lalu.
Kemudian, berdasarkan pengakuan tersebut, Ketua Komisi I DPRK Meutia Khafid bertanya kepada Hinsa tentang minimnya cadangan data.
“Kami lihat secara umum mohon maaf Pak Menteri (Budi Ari), permasalahan utamanya adalah manajemen. Ini hasil investigasi kami dan tidak ada keberatan,” kata Khinsa seperti dilansir YouTube TV Parlemen.
“Maaf, kamu tidak punya petanya?” tanya Meutya Hafid seolah bingung.
“Backup datanya ke PDNS 2 Surabaya,” kata Hinsa.
– Di setiap kantor di Batam? tanya Meutya lagi.
“Di Batam, hal itu sama sekali tidak benar.” Jadi sebenarnya harusnya DRC (Disaster Relief Centre),” jelas Khinsa.
Hinsa mengatakan, PDNS Surabaya yang terserang ransomware juga harus melakukan backup data seperti di Batam.
Dengan begitu, jika terjadi gangguan, permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan, ujarnya.
Masih belum puas, anggota Komisi I DPR lainnya yakni TB Hasanuddin Hinsa dari Fraksi PDIP menanyakan minimnya cadangan data di PDNS 2 Surabaya.
Namun, bukannya menjawab, Hinsa malah melemparkannya ke arah Buddha Arya.
“Kenapa tidak (backup data)?” tanya TB Hasaniddin.
Mungkin nanti Kemenkominfo akan menjelaskannya, Pak, kata Khinsa.
“Banyak profesional IT yang bertanya pak, kenapa tidak ditanyakan?” Hasaniddin memperhatikan.
“Mungkin terserah Pak Cominfo yang menjawab,” jawab Hinsa.
Kemudian Meutia menyela sesi tanya jawab dengan menanyakan Hinsa tentang backup data di Batam.
Hinsa mengatakan, data yang dibuat di Batam saat itu hanya dua persen dari data PDNS Surabaya.
“Hanya dua persen yang terkunci dari ransomware di Surabaya?” kata Meutya.
“Iya, tidak tertulis DRC, itu hanya tempat penyimpanan data,” jelas Hinsa.
Usai pembahasan di Komisi I DPRK, Cominfo belum memberikan jawaban apapun atas permasalahan tersebut.
(Tribunevs.com/Iohanes Liestio Poervoto)
Artikel lain terkait Pusat Data Nasional