Dilaporkan Jurnalis Berita Kota Miftahul Munir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pelayanan Transportasi DKI Jakarta Syafrin Liputo membentuk tim gabungan untuk menertibkan pengemudi gelap secara tuntas.
Syafrin meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan pengaduan adanya jukir ilegal di Jakarta yang menimbulkan keresahan.
Selain menimbulkan ketakutan, masyarakat juga dapat melaporkan parkir liar yang menyebabkan kemacetan di Jakarta agar aparat masyarakat dapat segera mengambil tindakan.
“Tentunya kami mengharapkan kerja sama masyarakat,” kata Syafrin. Memang ada beberapa pengaduan, misalnya lewat media sosial lewat kami, saya langsung minta tindak lanjutnya di tempat kejadian,” kata Syafrin, Rabu (22 Mei 2024).
Bisa juga lapor lewat DM (direct message), akan segera kami tindak lanjuti.
Artinya, ada ketidaknyamanan di tempat umum yang perlu kita kendalikan, ujarnya.
Nirwono Yoga, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, mengatakan parkir liar akan terus terjadi selama parkir liar masih banyak terjadi.
Hal ini dapat terjadi karena kurangnya tempat parkir atau struktur di dalam gedung.
Menurut dia, setiap rencana pembangunan harus mencakup ruang parkir yang sesuai dengan kebutuhan pengguna bangunan.
“Semua destinasi yang mengundang masyarakat untuk berkunjung harus menyediakan tempat parkir resmi yang memadai,” ujarnya. Ini sering dilanggar.”
Akibatnya, banyak gedung yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup sehingga memaksa pengunjung atau pengguna gedung untuk parkir di pinggir jalan.
Seiring dengan tingkat kepadatan di gedung-gedung tersebut, lahan parkir liar pun akhirnya bermunculan.
Yoga mengatakan, untuk mengatasi parkir liar, sebaiknya pemilik atau pengelola gedung menyediakan parkir komunal berupa pemanfaatan lahan kosong.
Lahan yang tidak terpakai tersebut dapat dikembangkan sebagai lahan parkir bekerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah (BLU Perkiran).
Untuk beberapa kawasan wisata dan ibadah di Jakarta Pusat, seperti Monas, Istiqlal, dan Masjid yang kerap menjadi tujuan masyarakat saat musim liburan, Yoga meyakini kekurangan lahan parkir bisa diatasi dengan cara menjalin kerja sama dengan pemilik gedung yang memiliki kapasitas cukup. area parkir seperti tempat parkir Kantor Pos, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.
Dikatakannya, Pemda DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, BLU Parkir sebaiknya menerapkan kembali parkir elektronik seperti era Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) untuk menghilangkan pungutan liar dan mencegah kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir.
Menurut Yoga, manfaat retribusi parkir jika dikelola dengan baik cukup besar.
Mengutip laporan data tahun 2017 yang dicatat BLU Parkir, Yoga menjelaskan diperkirakan Rp 500 miliar per bulan dihasilkan dari parkir liar.
Jika dikelola dengan baik, Pemda DKI Jakarta bisa mengeluarkan dana untuk mempercepat pembangunan angkutan umum, termasuk menambah armada bus TransJakarta, membangun kereta bawah tanah dan LRT, serta JakLingko.
Jika hal ini berhasil diwujudkan, ia yakin pergerakan masyarakat akan semakin mudah melalui penggunaan transportasi umum.
“Sampai batas tertentu akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi dan juga mengurangi kebutuhan parkir di kota,” tutupnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Basuki alias Ahok mengomentari persoalan petugas parkir liar (jukir) di Jakarta.
Ahok menyebut ada oknum Pemda DKI yang tak mau menindak pengemudi gelap dan ada dugaan pembagian uang dalam jumlah besar.
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ahok Sebut Ada Oknum yang Terima Uang dari Jukir Ilegal, Syafrin Liputo Segera Bentuk Kelompok Gabungan