TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada lima wilayah yang masyarakatnya paling rentan terhadap perjudian online.
Data ini berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hadi mengatakan, Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah pemain dan nilai transaksi perjudian online tertinggi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hadi usai berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang memimpin pengarahan koordinasi pencegahan perjudian online.
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Warisan, Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta pada Selasa (25/6).
Pertama di atas Jabar, Jabar ada 535.644 pelaku dan nilai transaksinya Rp 3,8 triliun Jabar, kata Hadi.
Sementara itu, lanjut Hadi, Jakarta menempati urutan kedua dengan jumlah pemain judi online sebanyak 238.568 orang, dengan total transaksi sebesar 2,3 triliun rupiah.
Di peringkat ketiga ada Jawa Tengah dengan 201.963 pemain online dan total transaksi Rp 1,3 triliun.
Lalu yang keempat Jawa Timur, Jawa Timur pemainnya 135.227 orang, pelaku dan angka keuangannya ada 1,051 triliun rupiah, dan yang kelima Banten pelakunya 150.302 dan uang yang beredar ada 1,022 triliun rupiah, ujarnya. kata Hadi.
Selain itu, Hadi juga membeberkan tingkat paparan perjudian online di Kabupaten tersebut.
Dimana, peringkat pertama ditempati kota administratif Jakarta Barat dengan transaksi sebesar 792 miliar rupiah, dan kota Bogor sebesar 612 miliar rupiah.
Kemudian Kabupaten Bogor Rp 567 juta, Jakarta Timur Rp 480 juta, dan Jakarta Utara Rp 430 juta.
Nanti kami akan undang mukim dan kepala desa ke Kemenpolhukam, karena untuk kementerian lain ada TNI-Polri dan lain-lain, nama-namanya kami teruskan ke pimpinan lembaga, ujarnya. .
Di tingkat kabupaten, yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor Selatan dengan jumlah pelaku 3.720 orang dan oplah 349 miliar rupiah.
Jadi di Kabupaten Tambora ada 7.916 orang dan peredarannya Rp 196 miliar, sedangkan di Kabupaten Cengkareng ada 14.782 pelaku dan peredarannya Rp 176 miliar.
Jadi kabupaten Tanjung Priok berpenduduk 954 jiwa dan peredarannya 139 Milyar rupiah.
“Sekaligus saya akan ikuti 7 kecamatan, karena kecamatan ini juga sangat penting untuk diketahui. Kecamatan Kemayoran Rp 118 Miliar dan pelakunya 6.080 orang, Kecamatan Kalideres. . 113 Miliar dan 9.825 Pemain dan Kabupaten Penjaringan 108 Miliar Rupiah dan Pemainnya 7.127,” kata Hadi. Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Kelompok Kerja Pemberantasan para anggota kelompok kerja pada jumpa pers usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri bidang pemberantasan perjudian online di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Perdamaian Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (6/ 19/2024).
Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI ini juga mengungkapkan bahwa perjudian online sudah merambah hampir semua profesi. Ia juga mengatakan bahwa profesi jurnalistik juga rentan terhadap perjudian online.
Berdasarkan laporan PPATK, Hadi menyebut ada 164 jurnalis yang terpapar perjudian online.
Bahkan, jumlah transaksinya mencapai 6.899 dengan omset sekitar Rp 1,4 miliar.
Bahkan, kata Hadi, nama dan alamat jurnalis yang menayangkan perjudian online sudah teridentifikasi.
“Bahwa game online sudah merambah ke semua profesi. Saya contoh saja, profesi jurnalis berdasarkan data Ppatk ada 164 orang. Dan transaksinya mencapai 6.899. Jumlah uangnya Rp 1.477.160.821, “ucap Hadi.
“Dan siapa pun namanya di sana, lengkap. Dan di mana namanya,” jelasnya.
Hadi menambahkan, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan tokoh agama untuk melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat secara luas dengan memberikan edukasi tentang risiko kecanduan judi online, melalui sekolah formal dan informal.
Selanjutnya, keterlibatan aparatur kementerian dan lembaga yang terdiri dari bersama-sama melaksanakan sosialisasi pendidikan, khususnya bagi kementerian yang satuan kerjanya vertikal yaitu kementerian yang personelnya menjangkau daerah, hal ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi khususnya kepada publik. pelayan- kata Hadi.
Selain itu, ia menyebutkan keterlibatan dan optimalisasi peran Babinsa, Babinkapimas, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk mencegah munculnya perjudian online di pedesaan, desa, dan kelurahan.
Dan, lanjut Hadi, tentunya hal ini meningkatkan peran keluarga, sehingga terjalin komunikasi antara orang tua dan anak.
“Kalau kita lihat 2 persennya, mereka adalah anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Hal ini memang membutuhkan peran keluarga untuk bisa memitigasi masalah ini. Dan lebih memperkuat nilai-nilai agama,” jelasnya.
Hadi juga membenarkan bahwa game online ini telah merambah ke tingkat desa hingga kelurahan dan modus jual beli akun serta top-up.
Dan tindakan segera kita kumpulkan para kepala mukim, lurah, lurah, untuk ikut berjuang dan bertanggung jawab jika wilayahnya menjadi sarang perjudian online. Terutama masyarakat desa, kata Hadi.
“Dan nanti kami akan berikan nama, nomor telepon, dan alamatnya,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan perjudian online (judo).
Salah satunya adalah dengan tidak meminjamkan identitas dan akun pribadi Anda kepada orang lain.
Muhadjir mewanti-wanti bahaya meminjamkan identitas kepada orang lain karena bisa digunakan untuk kegiatan judol.
“Kepada masyarakat perempuan dan laki-laki di desa, jika ada yang meminjam nama atau meminjam rekening sebagai imbalan, jangan diterima karena nama dan rekening tersebut akan digunakan untuk perjudian online oleh yang bersangkutan atau dijual kepada pihak lain,” ditunjukkan Muhajir.
Muhadjir mengingatkan, identitas dan pemberi pinjaman rekening tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Sehingga, Muhadjir berharap masyarakat tidak memberikan rekening pribadi.
“Orang yang memfasilitasi perjudian online bisa dipenjara. Jadi ancamannya enam tahun dalam UU ITE. Termasuk jika memberikan nama dan akun yang digunakan pelaku perjudian online,” kata Muhadjir. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)
Selain itu, Muhadjir juga melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan pendidikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judol pada pertemuan hari ini. Muhadjir mendorong para tokoh tersebut untuk bersuara menentang pemberitaan agar jumlah korban tidak terus bertambah.
“Hari ini kami mengundang perwakilan agama, forum rektor, pada dasarnya kami ingin mengajak seluruh elemen strategis masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan tindakan terhadap perjudian online yang mengganggu dan berbahaya bagi negara,” kata Muhadjir.
Seperti diketahui, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin pengarahan koordinasi pencegahan perjudian online.
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Warisan, Kantor Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta pada Selasa (25/6).
Selain Hadi dan Muhadjir, rapat koordinasi juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Hadir pula beberapa jabatan Kelas 1 Kementerian dan Lembaga, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membentuk gugus tugas pemberantasan perjudian online. (Jaringan Tribun/Yehuda).