Laporan jurnalis Tribunnews Tafiq Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam proses menjadi negara anggota.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Menurut Airlangga, Indonesia telah menjadi mitra OECD sejak tahun 2007 dan berpartisipasi dalam Program Regional Asia Tenggara sejak tahun 2014.
Airlangga mengatakan Indonesia telah diterima menjadi anggota OECD bersama Argentina pada Pertemuan Dewan Menteri OECD (MCM) pada 2-3 Mei 2024 di Paris bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
“Pada pertemuan Dewan Menteri, Indonesia dan Argentina menerima permintaan mereka. Argentina, hingga pertemuan kemarin, sudah lima tahun berada di sana. “Pada saat yang sama, Indonesia membutuhkan waktu tujuh bulan sejak surat yang dikirimkan OECD,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, ada beberapa negara yang saat ini berstatus sama dengan Indonesia, yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Negara-negara ini rata-rata memerlukan waktu lebih dari dua tahun, bahkan Brasil pun hampir mencapai lima tahun.
“Praktik beberapa negara aksesi memerlukan waktu enam tahun untuk Kosta Rika, tujuh tahun untuk Kolombia, dan tiga tahun untuk Chile. “Jadi kita harus belajar bagaimana cara mendapatkan keanggotaan dari Chile secepatnya,” jelasnya.
Menko Perekonomian juga memaparkan inisiatif Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang memiliki empat pilar penting. Indonesia telah menyelesaikan perundingan pilar kedua terkait rantai pasok dan akan segera menyelesaikan pilar pertama terkait perdagangan.
“Urusan yang belum selesai adalah soal ketenagakerjaan, lingkungan hidup, ekonomi digital, serta fasilitasi perdagangan dan kebijakan persaingan. “Itu tidak dilakukan semua negara, tidak hanya Indonesia saja,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan mineral esensial dalam konteks global saat ini.
Presiden Jokowi mengarahkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menggalakkan beasiswa di bidang mikroelektronika yang strategis bagi pengembangan industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama sumber daya manusia dengan Jerman di bidang ini.
“Saya katakan dalam pertemuan dengan menteri di Jerman, kita sedang mempersiapkan SDM Indonesia untuk bekerja sama dengan Jerman, mereka bisa bersekolah di sekolah chip academy, kemudian magang di perusahaan semikonduktor yang mereka dirikan,” kata Airlangga.
Keikutsertaan dalam Organisasi Kerjasama dan Kerja Sama Ekonomi ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Indonesia dengan meningkatkan investasi dan mengadopsi praktik terbaik dunia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global.