Wartawan Tribunenews Taufiq Ismail melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Bea dan Cukai RI belakangan ini tengah menjadi sorotan.
Banyak pengaduan yang diterima Kementerian Keuangan.
Terkait hal ini, Presiden Jokowi mengumumkan akan membahasnya dalam rapat terbatas atau rapat internal kabinet di Istana.
“Iya, nanti akan kita finalkan dalam rapat internal,” kata Jokowi usai mengunjungi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Konawe, Sultra (14/5/2024).
Di masa lalu, masyarakat mengamati penerapan tarif. Hal ini dipicu oleh keluhan masyarakat di media sosial.
Termasuk di dalamnya hibah bahan pembelajaran SLB yang dipelihara dan dibayar. Kemudian pajak impor mainan dan sepatu cukup tinggi.
Selain itu, Kepala Bea dan Cukai Purwakarta juga dipecat karena tuduhan aset ilegal.
Sebelumnya, Shri Mulyani pada Senin (13 Mei 2024) telah mengumpulkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Shri Mulyani bersama pejabat Departemen Keuangan dan Bea dan Cukai membahas berbagai kontribusi masyarakat dan perbaikan yang diperlukan.
“Saya menyarankan para eksekutif di sini untuk memetakan perubahan ekosistem dan risiko yang ditimbulkan oleh dinamika perekonomian saat ini. Lanjutkan kolaborasi yang lebih kuat dengan APH dan K/L lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya di laman Instagramnya.
Shri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kontribusinya di Bea dan Cukai. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Bea dan Cukai yang setia melayani di garda depan.
“Tetap berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik yang penting ini. Berikan yang terbaik untuk Indonesia,” tutupnya.