Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo membuka Pertemuan Tingkat Tinggi (HLM) World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Senin (20/5/2024).
Forum air ini diharapkan menjadi momentum bagi negara-negara di dunia untuk menghidupkan kembali aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif dan mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.
“Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan merumuskan tindakan nyata terkait pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Jokowi kepada para pemimpin dunia.
Hal tersebut disampaikan Presiden RI, karena air memegang peranan penting dan sentral dalam kehidupan manusia.
Faktanya, sangat penting bahwa air akan disebut sebagai minyak berikutnya di masa depan.
Begitu pula jika dilihat dari sudut pandang ekonomi.
Kelangkaan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada tahun 2050.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengungkapkan di hadapan peserta World Water Forum ke-10 bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air, seperti membangun 42 bendungan dan 1,18 juta hektar jaringan irigasi.
Kemudian, merehabilitasi 4,3 juta hektar jaringan irigasi dan membangun pengendalian banjir dan perlindungan pantai sepanjang 2.156 kilometer.
Indonesia juga memanfaatkan air untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Terapung (PLTS) Cirata Sonar. PLTS ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.
“Tetapi semua upaya ini tidak cukup. Masalah air dan sanitasi akan menjadi semakin serius di masa depan. Upaya-upaya ini harus diperkuat di tingkat global, baik oleh negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. “World Water Forum ke-10 merupakan langkah strategis untuk mengambil tindakan nyata dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi,” kata Presiden.
Indonesia secara konsisten mempromosikan tiga hal dalam forum tersebut.
Yang pertama adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusi untuk mencapai solusi terhadap tantangan bersama, terutama bagi negara-negara kepulauan kecil yang menghadapi kelangkaan air.
Kedua, memberdayakan hidrodiplomasi untuk kerja sama yang konkrit dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima manfaat, sekaligus menghindari persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.
Ketiga, penguatan kepemimpinan politik sebagai kunci keberhasilan berbagai bentuk kerja sama untuk ketahanan air berkelanjutan.
Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi empat inisiatif baru, yaitu pembentukan Hari Air Sedunia, pembentukan Center of Excellence di kawasan Asia-Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, pengelolaan air berkelanjutan di negara-negara kepulauan kecil, dan promosi proyek air. untuk memastikan komitmen politik menjadi tindakan nyata kita.
“Air bukan sekedar produk alami, namun produk kolaboratif yang menghubungkan dan menyatukan kita. “Menghemat air adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Dewan Air Dunia, Loïc Fauchon, mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukkan hak atas air ke dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan negara masing-masing.
Ia mengatakan hal ini akan mempercepat terwujudnya keadilan atas akses terhadap air dan sanitasi di seluruh dunia.
“Jadi secara bertahap kita bisa mengusulkan agar hak akses terhadap air dihormati bagi semua orang,” ujarnya
Dalam kesempatan tersebut, Loïc Fauchon menyampaikan bahwa partainya akan meluncurkan koalisi “Uang untuk Air” pada konferensi PBB berikutnya dan akan mengundang semua negara untuk bergabung.
Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan penghapusan utang air untuk negara-negara termiskin di dunia.
“Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya didedikasikan untuk air, termasuk air limbah,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Loïc Fauchon juga menyerukan tindakan internasional untuk memastikan pemerintahan yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.
“Seperti yang kami lakukan di forum ini, penting juga untuk memperkuat aturan mediasi di sungai, danau, dan wilayah sungai. “Diplomasi air justru membawa perdamaian ke pesisir dibandingkan membawa perang ke sungai,” ujarnya.
Lebih lanjut, hidrodiplomasi merupakan langkah konkrit dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.
Hasil dari forum tersebut akan disahkan deklarasi menteri yang memuat tiga kepentingan nasional Indonesia, yaitu usulan Hari Danau Sedunia, pembentukan Center of Excellence ketahanan air dan iklim, serta isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu di Indonesia. pulau-pulau kecil.