TRIBUNNEWS.
Jokowi akan mulai menjabat di IKN selama kurang lebih 40 hari, terhitung Selasa, 10 September 2024 hingga Sabtu, 19 Oktober 2024. Sementara, Prabowo akan mulai menjabat pada 20 Oktober 2024.
Rencana Jokowi akan menjabat di IKN pekan depan sebelum pelantikan Prabowo diungkapkan Pejabat Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi.
Rencananya (bekerja di IKN) pada 10 September hingga 19 Oktober, kata Hasan, Jumat (9 Juni 2024).
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. “Dia menjabat sampai tanggal 19 (Oktober),” kata Heru. Mungkin tanggal 10 (September) hingga 19 (Oktober), kantornya berlokasi di IKN. Nah, kalau sampai 19 Oktober, berarti 40 hari.”
Selama bekerja di IKN, Heru mengatakan Jokowi akan mengunjungi banyak daerah. Namun saat kunjungan kerja ia akan kembali ke IKN. Selain itu, Jokowi akan berkantor di IKN dan mengundang pihak-pihak terkait.
Heru memastikan Jokowi akan didukung Sekretariat Presiden saat bekerja di IKN. Ia mengatakan, sebagian Istana Kepresidenan sudah dipindahkan ke ibu kota baru. “Kantor Presiden awalnya dari sana, tapi saya belum tahu kalau kementerian lain,” kata Heru. Soalnya penanggung jawab Sekretariat Negara sudah ada sejak kemarin. “
Rencana Jokowi membuka kantor di IKN akan dilaksanakan pada Agustus 2024. Namun rencana tersebut tertunda karena beberapa infrastruktur seperti bandara dan pasokan air belum siap. Jokowi sebenarnya menjabat di IKN pada 12 Agustus lalu.
Pada saat yang sama, ia dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat kabinet pertama IKN. Namun, Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri kemudian kembali ke Jakarta.
Rencana Jokowi untuk berkantor tetap di IKN diundur hingga September. Namun, infrastruktur yang diperlukan belum selesai. Sekitar 1.700 ASN yang seharusnya direlokasi sejak awal September belum juga direlokasi.
“Arahan terbaru jangan terburu-buru menunggu pembangunan infrastruktur digital dll. Karena kalau ASN pindah ke IKN bukan hanya soal pindah tapi juga mengubah budaya digital, agar infrastruktur digital selesai, dll, dll. ., pada hari Selasa, tanggal 9 Maret, Menteri Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan hal tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta.
Jokowi sendiri menilai perpindahan ASN ke IKN memerlukan persiapan matang, termasuk peralatan pendukungnya. Pada Jumat, 9 Juni, Jokowi mengatakan, memang ada yang siap dan ada yang belum. ”
Ia pun meyakinkan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan pengurus IKN agar peralihan kekuasaan PNS ke IKN dapat dilakukan segera dan terarah.
“IKN itu usahanya besar. Jadi perpindahannya tidak semudah yang kita duga. Rumahnya sudah siap, rumah sudah siap, listrik dan air sudah siap?” kata Jokowi (saluran tribun/fik/dod)