Laporan jurnalis Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian menghubungi daerah terlebih dahulu sebelum menyusun program pembangunan.
Pengumuman tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada pimpinan daerah pada acara Musrembang Nasional 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Jadi saya juga ingin mengingatkan kementerian, kalau ada rencana, kirimkan ke daerah-daerah yang mau ditampung. Ketok pintunya, kulo nununu, kata Jokowi.
Tujuannya, kata Presiden, untuk menyelaraskan pembangunan antara pusat dan daerah. Misalnya, ketika pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasi primer, maka pemerintah daerah harus membangun irigasi sekunder dan tersier.
Saya kasih contoh, pemerintah pusat sedang membangun bendungan yang sudah jadi. Dengan memulihkan irigasi primer, maka sudah selesai. Tapi kalau sawah, irigasi sekunder dan tersier tidak dilakukan, air tidak sampai ke hulu. sawah, ladang yang kita punya,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, ketika pemerintah membangun pelabuhan, maka pemerintah daerah harus membangun jalan penghubungnya. Jalan menuju pelabuhan pendek, tapi pemerintah daerah tidak melakukannya.
“Ini yang namanya desinkronisasi dan tidak seirama. Semua harus sejalan dengan RPJMN, semua sejalan dengan daerah harus sejalan,” ujarnya.
Selama ini, menurut Presiden, yang terjadi adalah para pemimpin daerah sudah menyatakan siap sejak awal jika diminta membangun infrastruktur pendukung.
Namun pada akhirnya, ketika pemerintah selesai membangun infrastruktur utama, mereka berkata lain.
“Kalau Pak Gubernur minta, biasanya dia bilang bisa, Pak. Kalau sudah selesai, dia bilang, oh susah, Pak. ABBD-nya sudah kita selesaikan untuk ini dan itu. Padahal bisa saja. Ada sinkronisasi dan ada yang mengurus DPRD,” kata.