TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Audit Internal Pemerintah Tahun 2024 di Gedung Negara Jakarta pada Rabu (22/5/2024).
Dalam pidato Presiden tersebut, Departemen Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tanggung jawab penting dalam memantau kemajuan pembangunan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
“Kalau kita ibaratkan kereta, kereta api, BPKP membantu pembangunan jalan lurus dan memastikan kereta benar-benar sampai tujuan dengan cepat dan tepat,” kata Jokowi.
Jokowi tak ingin BPKP melarang kementerian dan lembaga menjalankan program pembangunan.
Sebab, bertambahnya jumlah rambu larangan bisa memperlambat pembangunan.
“Kalau begitu kita tidak bisa menambah lampu merah lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak ditambah rambu larangan, ini tidak, tidak, karena kasusnya akan dikurangi,” ujarnya.
Alasannya karena pemerintah ingin mempercepat pembangunan, kata Presiden.
Jika BPKP hanya menambah jumlah rambu larangan, maka program tersebut akan terhenti karena tidak ada yang mau.
“Kalaupun saya ingin keretanya datang lebih cepat, saya sangat takut keretanya berhenti. Manajer proyek berkata, ‘Tidak. TIDAK Tidak ada yang lain’; lucu Seringkali itulah proyeknya. Pemimpin sering bertengkar. Agar bisa menjangkau secara cepat dan efektif,” tuturnya.