TRIBUNNEWS.COM, Taiwan – Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengatakan pada Rabu (26 Juni 2024) bahwa China sedang melakukan patroli militer gabungan “siap tempur” di dekat Taiwan.
Tiongkok sebelumnya mengatakan pihaknya akan memburu dan menghukum para pendukung kemerdekaan di mana pun mereka berada.
Tiongkok menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya dan tidak merahasiakan ketidakpuasannya terhadap Presiden Lai Ching-te, yang dianggap “separatis” dan melakukan latihan militer selama dua hari berturut-turut setelah menjabat bulan lalu.
Pekan lalu, Tiongkok mengancam akan mengeksekusi separatis kemerdekaan Taiwan secara “keras” dalam kondisi ekstrem, sehingga semakin meningkatkan ketegangan dan menuai kritik dari Jimmy Lai dan pemerintahannya serta Amerika Serikat.
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengatakan bahwa hingga Rabu pukul 7 pagi, 26 pesawat militer telah terlihat
Tiongkok mencakup jet tempur J-16 yang beroperasi di Taiwan utara, tengah, dan selatan, melakukan “patroli kesiapan tempur bersama” dengan kapal perang Tiongkok.
Taiwan sering melaporkan misi semacam itu, yang merupakan bagian dari meningkatnya pelecehan yang dilakukan Tiongkok selama empat tahun terakhir.
Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok mengatakan pada konferensi pers rutin di Beijing bahwa pemerintah mempunyai hak yang sah untuk melindungi integritas teritorial negara tersebut dan membela pedoman baru yang diperkenalkan pekan lalu untuk menghukum apa yang dilihat Beijing sebagai separatisme.
Zhu Fenglian mengatakan kepada wartawan: “Penegakan hukum nasional dan badan peradilan akan menyelidiki dan menghukum berat semua pendukung kemerdekaan Taiwan yang bertindak sesuai dengan hukum.”
Pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan, dan tidak jelas bagaimana Tiongkok akan menegakkan putusan apa pun di luar negeri.
Jimmy Lai telah berulang kali mengusulkan pembicaraan dengan Tiongkok, namun ditolak.
Dia menolak klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.
Sumber: Reuters/CNA