Kementerian Luar Negeri Jerman telah menyarankan warganya untuk menghindari bepergian ke Bangladesh.
“Perjalanan ke Bangladesh saat ini tidak disarankan,” kata Kementerian Luar Negeri Jerman di situsnya, memperingatkan akan adanya jam malam, pembatasan internet dan data seluler di Bangladesh.
“Pembatasan dan kondisi lebih lanjut kemungkinan akan memburuk,” kata departemen tersebut.
Protes mahasiswa terhadap undang-undang perekrutan pegawai negeri di Bangladesh telah berubah menjadi salah satu protes dan kerusuhan terburuk di Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini 155 orang tewas dan kerusakan menyebar ke ibu kota Dhaka.
Ayo berlangganan buletin Rabu mingguan gratis. Isi ulang ilmumu di tengah minggu, biar topik pembahasannya makin menarik!
Menteri memperkirakan situasi di negara Asia Selatan itu bisa memburuk. “Lebih dari 100 orang tewas selama protes dan demonstrasi,” katanya.
Warga negara Jerman yang sudah berada di Bangladesh juga disarankan untuk mendaftar di Daftar Kesiapsiagaan Krisis di situs Kementerian Luar Negeri. Bangladesh masih tidak teratur
Lebih dari 500 orang, termasuk beberapa pemimpin oposisi, telah ditangkap menyusul kerusuhan di ibu kota Dhaka, kata polisi setempat pada Senin (22/07).
“532 orang telah ditangkap sehubungan dengan kekerasan tersebut,” kata juru bicara kepolisian kota Dhaka Farooq Hossain kepada AFP.
“Mereka menyatukan para pemimpin PNB,” katanya, mengacu pada oposisi Partai Nasional Bangladesh.
Peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jerman segera setelah Bangladesh memberlakukan jam malam baru pada hari Jumat (19/07).
Departemen Luar Negeri AS pada hari Sabtu (20/07) memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Bangladesh dan mengumumkan akan mulai mendeportasi beberapa diplomat dan keluarga mereka dari negara tersebut. Apa alasan terjadinya protes di Bangladesh?
Bangladesh terkena dampak protes nasional terhadap sistem reservasi atau kuota untuk posisi pegawai negeri. Sistem kuota yang lama mempertahankan lebih dari separuh jabatan pegawai negeri dalam beberapa kelompok.
Program ini rencananya akan selesai pada tahun 2018 setelah terjadi protes besar-besaran mahasiswa saat itu. Namun, pengadilan Bangladesh telah menerapkan kembali sistem ini. Hal ini diikuti oleh serangkaian protes pada awal bulan Juli karena sebagian besar pemuda merasa kehilangan kesempatan mereka.
Pasukan dikerahkan di seluruh Bangladesh karena polisi gagal mengendalikan kerusuhan. Internet telah dilarang di negara tersebut sejak Kamis (18/07).
Ae/hp (dpa, AFP)