TRIBUNNEWS.COM, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) kepulauan, Kalimantan Timur, pada September 2024.
Diketahui, pada Oktober 2024 mendatang, Jokowi akan digantikan oleh Presiden baru terpilih, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Wakil Ketua OIKN Basuki Hadimulono, Jokowi akan berpindah ke IKN setelah Bandara VVIP IKN beroperasi.
“Kalau saya tahu, program Presiden, kalau minggu pertama September sudah operasional bandara, beliau akan pindah,” kata Basuki seperti dikutip TribunKaltim, Aso Sabtu (25/8/2024).
Pembangunan Bandara VVIP IKN sepanjang 2.200 meter akan selesai pada 2 September 2024.
Basuki yakin tujuan tersebut bisa tercapai jika cuaca di IKN bagus atau tidak hujan.
“Kalau tidak hujan tanggal 2 September (konstruksi selesai) 2.200,” kata Basuki.
Lampu akan dipasang setelah pembangunan jalan.
“Jalannya sudah selesai, butuh waktu 2 hari untuk memasang semua lampunya agar bisa digunakan pada minggu pertama,” jelas Basuki. Sangat mudah untuk menjaga kemurnian air
Basuki turun tangan menanggapi Megawati setelah banyak Puan Maharani yang mengeluhkan kesulitan air di IKN Kaltim.
Megawati mengatakan Puan Maharana sulit mendapatkan air bersih di wilayah IKN Kaltim.
Menteri Basuki mengatakan, selama menjabat di IKN, pihaknya mengaku tidak menghadapi tantangan terkait sulitnya mendapatkan air bersih.
Menurut Basuki, dirinya sempat berada di kelompok IKN selama seminggu.
Saat itu dia punya air bersih.
“Saya di sana selama seminggu, tidak terjadi apa-apa, (masalah) tidak ada,” kata Basuki.
Sementara itu, Ketua Pokja Pengembangan IKN Departemen PUPR Danis Sumadilaga menilai kondisi perairan di IKN juga baik.
Airnya dikenal bersih dan bebas bakteri seperti E.coli.
Keyakinan tersebut terbukti setelah adanya hasil penelitian yang dilakukan Sucofindo.
“Saya sedang berbicara tentang data. Bakteri E.coli tidak ada apa-apanya dari Sucofindo. Bukan itu yang saya katakan, kata Sucofindo. Itu hanya sumber data saja,” tutupnya. Siapkan anggaran kompensasi
Basuki mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar lahan proyek IKN seluas 2.086 hektare.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 140 miliar rupiah untuk kompensasi lahan.
“Kami siapkan Rp 140 miliar untuk PU yang nanti dicairkan,” kata Basuki.
Rekening rohani diberikan untuk membiayai tanah yang akan dibangun tol IKN, sistem pengendalian banjir Sepaku dan Masjid Nasional.
Pemerintah juga telah melakukan upaya bersama untuk mempercepat proses ini.
“Sekarang hanya mereka (koalisi) yang mengerjakan proses perundingan di lapangan,” tambah Basuki.
Hal ini menyusul Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Pertama, Sekretaris Jenderal Departemen ATR/BPN Suyus Vindayana memastikan anggaran kompensasi lahan seluas 2.086 hektare melalui Pengendalian Dampak Sosial (PDSK) Plus aman.
“Dari sisi anggaran, semuanya sedang dipersiapkan. Insya Allah (keamanan) disiapkan untuk tahun ini,” kata Suyus.
Suyus menjelaskan, proses perolehan lahan untuk pembangunan berbagai sarana infrastruktur masih terus berjalan.
“Sekarang PDSK sudah ada ya, perlu untuk jalan tol, untuk bendungan, ini yang dilepas,” kata Suyus.