TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartona melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta pemerintah bertanggung jawab atas rasa yang ditimbulkan pada kualitas udara Jakarta berdasarkan Indeks Kualitas Udara (IQA). 174 atau lebih buruk.
Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 ini mengatakan, buruknya kualitas udara di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia saat musim kemarau terkait dengan kejadian kebakaran hutan.
Bambang, yang akrab disapa BHS, meminta pemerintah pusat dan daerah bertindak cepat menyelesaikan masalah tersebut tanpa menyalahkan industri dan sektor transportasi.
“Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini tidak sedikit. “Band tersebut tidak hanya menyangkut kawasan yang terbakar dan hewan-hewan yang hidup di kawasan tersebut, tetapi juga tentang satwa dan lingkungan di sekitarnya, di wilayah yang jauh dari kebakaran hutan dan kebakaran hutan,” kata BHS, Selasa (25/25). ). 6/2024).
Dampak jarak jauh mengacu pada asap dari kebakaran hutan atau kebakaran yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan lebih dari tiga bulan.
“Asap kebakaran hutan dan lahan bisa kemana-mana karena tertiup angin. Misalnya ketika terjadi kebakaran hutan di Sumatera, asapnya bisa sampai ke Jakarta dan kota-kota pesisir Pulau Jawa bahkan negara tetangga. Jadi kalau kualitas udara di Jakarta buruk, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan transportasi, kendaraan, dan industri, karena asap abu-abu di sekitar wilayah Jakarta hanya terjadi pada musim kemarau, biasanya pada bulan Mei, Juni, Juli, dan September. ” dia berkata. .
Dan setelah bulan Oktober, saat musim hujan, kualitas udara di Jakarta dan kota-kota pesisir Jawa membaik. Hal ini juga disebabkan oleh angin yang menyebabkan asap hasil kebakaran hutan memenuhi kota Jakarta, tambah BHS.
BHS menyatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk lebih proaktif menyikapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada kabut asap di wilayah Jakarta.
“Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang paling bertanggung jawab atas masalah ini, sebaiknya tidak hanya menyiapkan tim pemadam kebakaran hutan dan lahan atau kerja lapangan agar petugas kebersihan tidak terbakar, tapi membersihkan lahan.” Basahi bumi dan beri air. hutan atau lahan yang mempunyai potensi titik panas,” tegasnya.
Dijelaskannya, negara tetangga, Malaysia, Papua Nugini bahkan Timor Leste sedang menebang lahan atau hutan tersebut. Dan terbukti tidak terjadi kebakaran hutan parah di Indonesia pada tahun 2015, 2021, 2022 dan 2023 di ketiga negara tersebut.
“Para pejabat di negara-negara tersebut memahami bahwa mereka perlu mengambil tindakan aktif untuk mencegah kebakaran hutan. Jika tanah atau hutan basah, jika seseorang secara tidak sengaja meninggalkan tempat penyimpanan di tempatnya, maka tidak akan mudah terbakar. Karena daunnya” Tanaman ini memiliki tahan air kurang lebih 21 hari, jadi disiram 2 minggu sekali akan menjaga kelembapannya dan tidak gosong,” kata BHS. .
Politisi Gerindra mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendaftarkan sekitar 20 pesawat air, namun kurang aktif dalam mengeluarkan air. Ia menambahkan bahwa ia telah bertanya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diberitahu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sulit untuk melakukannya. mendapatkan izin penerbangan dari Kementerian Perhubungan.
“Sangat disayangkan. Sebab dengan anggaran Rp 8 triliun, karhutla harus bisa dicegah. Anggaran tersebut didasarkan pada kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kegiatan perekonomian seperti industri, perdagangan, pariwisata, transportasi, kesehatan akibat kebakaran hutan, yang tentunya kerugian yang ditanggung oleh departemen kehutanan akan jauh lebih besar dibandingkan kerugian negara dan negara. masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, ia sangat berharap pemerintah melalui berbagai pihak, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, mulai sekarang dapat memulai pengairan.
“Jika kita melihat data BMKG, kebakaran hutan semakin meningkat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB, dan NTT. “Sudah saatnya bertindak dengan bantuan seluruh pemangku kepentingan, BNPB, BPBD, BMKG, TNI termasuk Perhutani, semuanya berupaya mencegah kebakaran hutan,” tegas BHS.
Ia berharap pemerintah mengambil tindakan aktif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk mencegah kebakaran hutan, kita tidak boleh bergantung pada hujan, kita harus mengambil tindakan untuk mencegah kebakaran hutan. “Hingga 2015, tercatat sebanyak 22.000 kebakaran, termasuk hutan Perhutan,” kata BHS.