Laporan jurnalis Tribunnews.com Nitis Havaro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal yang lebih tinggi dalam upaya menjaga tingkat rasio utang Indonesia.
Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II tahun 2024 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS, atau lebih tinggi 2,7% (yoy) dibandingkan pertumbuhan triwulan I tahun 2024 sebesar 0,2% (yoy).
Peningkatan ini berasal dari pinjaman luar negeri sektor publik dan swasta.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah selalu mengelola utang dengan bijaksana dan pemerintah di masa depan pasti akan melakukan hal yang sama.
“Pemerintah fokus mengurangi risiko utang dengan menurunkan rasio utang dalam mata uang asing dan menggunakan natural hedging,” kata Suhasil, Rabu, mengacu pada APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dalam pertemuan Brid’s Roundtable Investor. 11/9/2024)
Suhasil menekankan peran APBN sebagai shock absorber seperti yang ditunjukkan pada masa pandemi COVID-19, dimana pemerintah tidak bisa mengorbankan pertumbuhan dalam negeri demi kesehatan anggaran.
Mengenai stabilitas dan volatilitas anggaran, pemerintah percaya bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil sebesar 5% akan menjamin stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, sehingga mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Suhasil juga menyinggung soal isu kelas menengah yang saat ini sedang banyak dibicarakan masyarakat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang masuk ke kelas menengah dan menengah mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir.
“Fokus pembangunan pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah menggerakkan masyarakat dari garis kemiskinan atau kelompok rentan kemiskinan menuju kelas menengah dan kelas menengah atas.” Suhasil menjelaskan.
Menanggapi pemaparan Suhasil, Direktur Utama BRI Danarexa Securitas (BRIDS) Lacsono Widodo mengatakan perseroan menilai usulan anggaran 2025 fokus pada kelancaran transisi, sehingga memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif utama dan agenda pemerintahan baru. Rencana.
“Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan mendatang, kuncinya adalah keberhasilan meluncurkan program-program baru yang penting sambil secara hati-hati mengelola kebijakan fiskal yang bertujuan untuk ‘Mempengaruhi Kelas Menengah’. kelas menengah,’ kata Laxono.