Laporan reporter Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni 2019-2024 akan segera berakhir.
Erick akan menyelesaikan masa jabatan penuhnya pada 20 Oktober 2024.
Dalam perjalanan panjangnya, Erick Thohir tentu memiliki sejumlah catatan yang patut dibanggakan saat menduduki posisi pertama di kementerian yang membawahi perusahaan publik tersebut.
Analis BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, Erick Thohir telah menorehkan sejumlah prestasi selama menjabat.
Erick Thohir mengalami kemajuan, misalnya pergantian manajemen di BUMN.
Perubahan yang dimaksud mulai dari perbaikan BUMN bermasalah hingga kelanjutan program retensi di setiap cabang usaha.
Sementara itu, pembentukan holding bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar cabang melalui perencanaan, pengendalian dan pengelolaan perusahaan induk guna memperkuat pengelolaan keuangan, properti dan bisnis.
“Saya kira beberapa referensi yang disampaikan adalah terkait isu pergantian BUMN melalui berbagai upaya reformasi. Saya kira beberapa di antaranya sudah ada yang menunjukkan hasil yang baik. Misalnya saja proses holdingnya,” kata Toto sejenak. di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
“Dan berapa nilainya (misalnya) MIND ID setelah menjadi perusahaan induk dan sebelum menjadi perusahaan induk. Berapa nilainya jika menjadi perusahaan publik yang terpisah,” lanjutnya.
Terkait inovasi tersebut, Toto pun mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir.
Inovasi juga merupakan upaya inovatif yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki keadaan perusahaan guna meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
Beberapa perusahaan pelat merah mengalami restrukturisasi, seperti PT Jiwasraya hingga PT Garuda Indonesia.
Oleh karena itu, program dan upaya tersebut diharapkan dapat terus berlanjut di era Menteri BUMN.
Oleh karena itu saya berpendapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka reformasi ini dapat dilanjutkan pada kebijakan yang akan datang. Misalnya saja kebijakan reformasi beberapa perusahaan di bidang usaha yang sama menjadi satu. Toto menjelaskan.
Selain itu, perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum (LAA).
Kementerian BUMN diketahui kerap menjalin kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah seperti Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP), Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nah, menurut saya beberapa pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana memastikan kata manajemen, terkait menjaga konsep manajemen bisnis yang baik, juga menjadi prioritas untuk bekerja sama dengan APH,” kata Toto.
“Jadi menurut saya, bukan hanya informasi saja yang penting, tapi yang terpenting adalah lebih banyak melakukan tindakan preventif agar kita memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik ke depan,” tutupnya.