Jadi Bos di Kementerian ESDM, Bahlil Janji Transparan Soal Tata Kelola Minerba di RI

Dilansir reporter Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan transparan dalam pengelolaan sumber daya mineral.

Bahlil mengatakan hal itu setelah Arifin dilantik menggantikan Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru.

Menurut Bahlil, ia mengakui berbagai permasalahan kerap muncul di bidang pengelolaan mineral dan batubara di Tanah Air.

“Kalau mineral (mineral dan batu bara), kami akan melanjutkan pembangunan yang ada, memperbaiki yang salah dengan sistem yang transparan,” kata Bahlil Sertijabda yang menjabat Menteri ESDM. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, (19.08.2024).

– Saya tahu banyak yang mengeluh, dan kadang saya pusing, tapi baguslah, kalau kita tidak pusing, negara aman, kalau pusing, negara ini masih perlu berkembang.

Ia pun mengatakan, pihak Bahlil akan meneruskan kerja-kerja yang dibangun mantan Menteri ESDM tersebut.

“Apa yang telah dilakukan Pak Arifi untuk kita semua, rencana Pak Arifi di bidang mineral dan batubara akan kita lanjutkan.”

Tak hanya mineral dan batu bara, Bahlil juga fokus pada produksi minyak dan gas

Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberinya pesan khusus.

Arifin Tasrif, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, diminta melanjutkan pekerjaannya, dengan fokus khusus pada peningkatan produksi dan kapasitas minyak negara.

Secara khusus, kontraktor koperasi minyak dan gas (OCC) harus didorong untuk segera mengerjakan pekerjaan potensial di bidang minyak dan gas.

Saya fokus saja pada waktu yang tersisa, saya ingin meneruskan perintah Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo yang dilakukan Pak Arifi, kata Bahlil.

“(Salah satunya) terkait optimalisasi perolehan minyak dari sumur kosong yang dipasok SKK Migas.”

Oleh karena itu, pihaknya akan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait. Dari divisi khusus pelaksana proyek migas (SKK Migas) hingga perusahaan migas seperti Pertamina.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan mengembangkan kebijakan baru jika timbul permasalahan transportasi migas akibat regulasi.

“Makanya Bu Direktur Utama Pertamina, kita perlu bicara secara detail. Ekspor kita menurun, konsumsi meningkat, impor terus, kita ada harganya,” kata Bahlil.

“Kalau soal regulasi ya harus kita ubah. Pemanis apa yang harus diberikan negara untuk daya saing kita,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *