TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Humas Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan rencana Presiden Prabowo Subianto membuka kantor di Ibukota Kepulauan (IKN) pada 17 Agustus 2028.
Dia mengatakan pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta ketika IIKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Hasan.
“Presiden menyampaikan, pemerintah akan memindahkan IKN setelah IKN bisa menjadi modal politik. Artinya, kantor eksekutif; Nanti ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif,” kata Hassan, Selasa (10/12/2024). )
Menurut Hasan, IKN saat ini masih dalam tahap pengembangan. Jika tidak ada kendala, IKN bisa menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 atau 2029.
“Jika tidak ada kendala, IKN bisa menjadi modal politik pada tahun 2028 dan paling lambat tahun 2029,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) sudah siap untuk persiapan serah terima Organisasi Kepegawaian Negara (ASN) pada awal tahun 2025, dan rencana pemindahan ibu kota negara. Pada tahun 2028
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyerahan ibu kota negara IKN harus tetap dilanjutkan karena kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo dijadwalkan mulai bekerja di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami berkeinginan untuk menyelesaikan IKN dan alokasi anggarannya masih di kementerian untuk melanjutkan infrastruktur. Kita sedang mempersiapkan perubahan IKN mulai sekarang,” kata Wakil Menteri Diana pada Rapat Strategi Pengenalan Kembali IKN di kantor Jakarta, Senin (12/09/2024).
Total progres pembangunan infrastruktur di IKN yang dicatat Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 109 paket senilai 89 triliun rupiah (89 triliun) atau 61,7 persen. Rinciannya, batch 1 (kontrak 2020 hingga Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai 95,8% senilai Rp 25,1 triliun, sedangkan batch 2 (kontrak April 2023 hingga November 2023) sebanyak 31 paket senilai 27,6 triliun rupiah. Naik 75,1% dan batch 3 (sesuai kontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket senilai Rp 36,2 triliun naik 27,9%.
Wakil Menteri Diana mengatakan Kementerian Konstruksi telah mengusulkan sejumlah bangunan infrastruktur yang dijadwalkan selesai pada Desember 2024 dan akan dibuka dalam waktu dekat. Infrastruktur ini meliputi Istana Garuda, Termasuk gedung dan kantor Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator.
“Selain pembangunan infrastruktur khususnya air minum; Pengelolaan listrik dan sanitasi menjadi prioritas. Kami pastikan ASN dan warga lain yang pindah ke IKN merasa nyaman,” ujarnya.