Reporter Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti melaporkan
Pemerintah Iran mengkritik Uni Eropa karena menjatuhkan sanksi baru terhadap pejabat senior Iran dan Garda Revolusi atas dugaan pasokan drone ke Rusia dan sekutunya di Timur Tengah.
Kementerian Luar Negeri Republik Islam menyayangkan keputusan tersebut, tindakan UE terhadap Menteri Pertahanan Iran Mohammad Reza Ashtiani dan Komandan Departemen Operasi Eksternal Garda Revolusi Esmail Khan dianggap sebagai tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar.
“Uni Eropa sekali lagi menggunakan instrumen sanksi yang ketinggalan jaman dan tidak efektif terhadap Iran yang kuat,” kata juru bicara kementerian Nasser Kanani seperti dikutip oleh Al Arabiya.
Pemerintah Iran membuat pengumuman tersebut tidak lama setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan tiga entitas Iran karena diduga mengirim kendaraan udara tak berawak (UAV) ke Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina.
Garda Revolusi Iran juga dituduh mengirimkan senjata ke sekutunya di Timur Tengah untuk merusak perdamaian dan keamanan di kawasan Laut Merah.
Hal inilah yang menjadi dasar UE untuk memperluas sanksi terhadap pusat komando angkatan bersenjata Iran.
Sanksi baru tersebut diumumkan pada Senin (22/4/2024) oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan, Josep Borrell, melalui postingan di akun media sosial X.
Dalam cuitannya, Borrell mengatakan bahwa tujuan sanksi tersebut adalah untuk menutup potensi pengembangan lebih lanjut drone Iran, mencakup segala bentuk aktivitas hingga pengembangan drone atau transfer senjata apa pun ke wilayah Iran dan Rusia.
Impor komponen yang digunakan dalam produksi drone juga akan diperketat. Skema ini juga memasukkan entitas yang terlibat dalam program drone Iran ke dalam daftar hitam, dengan larangan perjalanan dan pembekuan aset. Sanksi Uni Eropa terhadap Iran meniru langkah yang diambil Amerika Serikat
Sebelum Dewan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Iran, pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi terhadap pasukan elit Iran (IRGC).
Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memberi isyarat bahwa AS. akan segera menerapkan sanksi, sehingga membatasi kemampuan Iran untuk mengekspor minyak mentah ke pasar dunia.
AS berharap penerapan sanksi tersebut akan meruntuhkan perekonomian Iran, sehingga menyulitkan ibu kota Teheran untuk berhenti mendanai militer elit IRGC, yang dianggap AS sebagai teroris.
Washington juga akan menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 600 individu dan entitas di Iran yang terkait dengan terorisme, pendanaan teroris, dan bentuk perdagangan gelap lainnya, pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan dukungan terhadap kelompok proksi teroris.