Laporan Jurnalis Tribunnews Taufik İsmail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) santer diberitakan akan kembali melakukan perombakan kabinet pada Senin (19/8/2024).
Berdasarkan informasi yang disampaikan wartawan Istana, setidaknya ada lima menteri dan lembaga yang akan berganti dan akan diangkat presiden baru lembaga tersebut.
Daftar perubahan yang akan dilakukan besok adalah sebagai berikut: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya digantikan oleh Menteri Energi dan Pertambangan Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia Rosan. Roeslani menjadi Menteri BKPM, Prof Dadan Hindayana menjadi Presiden Badan Pangan Arief Prasetyo digantikan oleh Presiden Badan Pangan Prof Rahmat Pambudi.
Sumber Tribunnews di Istana membenarkan adanya rencana reshuffle menteri tersebut.
“Besok jam 9,” kata sumber tersebut saat dikonfirmasi, Minggu (18/8/2024).
Namun, dia tidak merinci nama-nama menteri yang akan diganti.
Terpisah, Yasonna Hamonangan Laoly mengaku siap jika diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Menurut Yasonna, perombakan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
“Soal pemukiman kembali sudah disetujui sepenuhnya oleh Presiden Indonesia. Siap atau belum? kata Yasonna kepada wartawan usai peluncuran desain baru Paspor NKRI di Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024)” Saya lebih dari siap (siap atau tidak? Sangat) “Saya siap)” katanya.
Yasonna pun meminta masyarakat menunggu hingga Senin 19/8/2024 untuk memastikan apakah dirinya akan menggantikan Presiden Jokowi.
Kita tunggu sampai besok, kata politikus PDIP itu.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan presiden berhak melakukan perubahan dalam proses kepengurusan.
“Presiden punya hak khusus. Kami menghormati hak presiden,” kata Hasto, Kamis (15/8/2024).
Ia menegaskan, ketika Jokowi menjadi presiden, PDIP tidak ingin seluruh kursi menteri diisi oleh cabang PDIP.
Hasto mengatakan PDIP tidak pernah melakukan tekanan apa pun.