Laporan reporter Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan cara untuk mendukung realisasi tiga juta rumah setahun, proyek yang diusung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, mengatakan pihaknya sedang berdiskusi intensif dengan Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemain utama pembiayaan perumahan di dunia.
Pembahasannya mengenai strategi yang menyasar masyarakat tanah air dari hulu hingga hilir, dari sisi supply dan demand.
“Sebagai mitra yang berpartisipasi dalam proyek ini, BTN membantu pemerintah dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan lebih mengembangkan perekonomian negara,” kata Nixon dalam pidatonya di Jakarta, Minggu (13/10/2024). . )
Melatarbelakangi strategi yang diajukan BTN, Nixon menjelaskan permasalahan sektor perumahan bukan hanya persoalan finansial.
Namun, hal ini memastikan sisi pasokan dan permintaan dapat saling bertemu.
Dalam hal ini, sisi penawaran mengacu pada produksi dan ketersediaan perumahan dan lahan, sedangkan sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau pengguna akhir.
Dari sisi penawaran, jelas Nixon, BTN mendukungnya dengan memberikan pembiayaan kepada pengembang dalam bentuk kredit konstruksi baik perumahan bertingkat rendah maupun perumahan bertingkat tinggi (fixed housing).
Sementara dari sisi permintaan, BTN memberikan pinjaman kepada nasabah yang membeli rumah, membangun rumah di atas properti yang sudah ada, atau merenovasi rumah.
“Jadi misalnya masyarakat di desa sudah punya rumah, tapi tidak layak huni, BTN punya uang untuk memperbaikinya,” jelas Nixon.
Di sebagian besar sektor perumahan, kata Nixon, BTN memberikan masukan kepada gugus tugas perumahan yang mengerjakan proyek tersebut agar pemerintah dapat melaksanakan rencananya.
Dari sisi penawaran, BTN menunjukkan bahwa beberapa permasalahan di bidang perencanaan pertanahan dan sertifikasi tanah dan perumahan dapat diatasi terlebih dahulu karena melibatkan organisasi yang berbeda dan undang-undang yang tumpang tindih.
Sementara dari sisi permintaan, masyarakat perlu disadarkan bahwa memiliki rumah bukanlah rumah keberuntungan melainkan hidup sederhana.
Selain itu, dari sisi permintaan, BTN telah merancang program baru penyaluran bantuan kepada Satgas Perumahan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, efektif dan tidak membebani keuangan negara.
Perkembangan program kesejahteraan diklasifikasikan menurut pendapatan (welfare rating) masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan masyarakat berpendapatan tanggungan (MBT).
Sesuai rencana Pemerintahan Prabowo, proyek perumahan 3 juta itu terdiri dari pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di kota besar.
Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan perumahan di pedesaan karena program perumahan meningkatkan perekonomian desa dan merekrut tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang, mengatakan proyek perumahan senilai 3 juta itu didasarkan pada rencana baru pemerintah untuk meningkatkan perekonomian sebesar 5 hingga 8 persen.
Program ini bekerja dengan memfasilitasi perekonomian desa dan pembangunan rumah di pedesaan adalah alatnya.
“Kami melihat proyek pembangunan perumahan untuk mengatasi kemiskinan sebagai proyek yang paling bermanfaat bagi pertumbuhan,” jelas Boni.
“Selama ini subsidi BBM hanya digemari oleh masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, namun masyarakat miskin harus mendapatkan subsidi untuk mendapatkan tempat tinggal,” tutupnya.