TRIBUNNEWS.COM – Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sejumlah pejabat terlihat mendatangi kediaman Faisal Basri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Di antaranya Menteri Energi dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. lihat foto Faisal Basri meninggal dunia di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024).
Faisal Basri dikenal sebagai ekonom senior yang tidak takut mengkritik pemerintah.
Berikut beberapa hal yang dipaparkan Faisal Basri mengenai pemerintahan.
Pemindahan IKN
Langkah IKN dinilai tidak tepat saat itu karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam masa pemulihan dari Covid-19.
Menurutnya, 134 juta atau 52,8 persen penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi tidak aman atau insecure, yaitu miskin mutlak, hampir miskin, dan rentan miskin.
Hilir
Faisal mengatakan langkah hilirisasi yang dilakukan pemerintah jelas mendukung industrialisasi di China.
“Kalau hilirisasinya hanya dari bijih nikel ke NPI atau feronikel, hilirisasinya tidak terlalu banyak. Maksimal 10 persen. 90 persen ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia sangat mendukung industrialisasi di China,” lanjutnya.
Pajak pertambahan nilai akan meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2025
Faisal Basri menilai rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 sebaiknya ditunda.
Sebab, usulan kenaikan PPN menjadi 12 persen dapat membebani masyarakat dan pada akhirnya berdampak pada keberhasilan APBN 2025.
(Tribunnews.com/Diah/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Nitis Hawaroh)