TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor Timur meluncurkan Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Q3) 2024-2029, Kamis (25/4/ 2024) di Jakarta.
Program K3 resmi diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia, dan dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga, ILO dan pemangku kepentingan K3 lainnya.
Dokumen strategis dan tepat waktu ini merupakan komponen kunci dari kerangka komprehensif Profil Q3 Nasional tahun 2022, dengan tujuan untuk terus meningkatkan Q3.
Program ini memberikan tujuan, sasaran dan indikator yang jelas bagi para pemangku kepentingan untuk secara mandiri dan bersama-sama melaksanakan program K3 untuk mencapai tujuan utama, yaitu menurunkan angka kecelakaan kerja minimal 10 persen dari 298.137 kasus pada tahun 2022 setiap tahunnya.
“Program K3 nasional ini merupakan wujud komitmen kita bersama yang mencakup kerja sama antar kementerian dan lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan K3 terkait, untuk meningkatkan penerapan K3 di tingkat nasional, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan. bangsa. kata Menteri Ida.
Program nasional K3 yang kedua disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NMPDP) 2024-2029, yang menjadikan dokumen ini sebagai pedoman penting untuk mendorong prioritas pembangunan nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial.
Laporan ini juga menguraikan tantangan dan peluang berdasarkan tren ketenagakerjaan saat ini dan dinamika Q3 yang diharapkan dalam lima tahun ke depan, termasuk perubahan demografi angkatan kerja Indonesia, peningkatan digitalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, nanoteknologi, otomasi dan robotika, serta perubahan-perubahan yang terjadi di sektor tenaga kerja. dalam model kerja dan tantangan baru perubahan iklim.
Program ini menguraikan lima strategi utama untuk mengatasi tantangan K3 di Indonesia, termasuk memperkuat dan menetapkan kerangka hukum K3, penerapan budaya dan norma K3, kapasitas sumber daya K3, sistem pelaporan dan informasi manajemen K3, serta koordinasi, sinergi dan kolaborasi K3.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan komitmen berkelanjutan ILO untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam implementasi, pemantauan dan evaluasi.
“Program K3 Nasional 2024-2029 secara efektif mengkoordinasikan upaya pemerintah Indonesia, asosiasi dunia usaha, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan budaya K3 yang kuat dan mendukung penerapan K3 di berbagai sektor, mulai dari industri hingga usaha mikro dan kecil. perekonomian informal dan sektor pedesaan,” kata Simrin.
Acara dilanjutkan dengan diskusi penguatan budaya K3 untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui program K3 nasional. Pembahasan tersebut melenceng dari tema Hari Keselamatan dan Kesehatan Dunia 2024 tentang dampak perubahan iklim pada Q3 yang diperingati setiap tanggal 28 April.
Diskusi tersebut mengungkap temuan ILO mengenai data yang mengkhawatirkan mengenai dampak perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, serta pendekatan yang harus diambil untuk mengembangkan program K3 terpadu yang dituangkan dalam aksi strategis kedua Konferensi ini. Program Q3 Nasional untuk menumbuhkan budaya K3, serta melaksanakan pengawasan yang lebih besar dan penegakan norma Q3.