Laporan reporter Tribunnews.com Rizki Sandy Saputra
Tribun News.com, Jakarta – Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap politik negara dan pihak presiden. Indonesia.
Dalam waktu dekat, hal ini akan berdampak besar pada Pilkada 2024 yang akan digelar pada November mendatang.
Demikian disampaikan Sira Tamara dari Unit Korupsi Politik Indonesia dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Kecurangan Pilpres pada Pilkada 2024’.
Dalam diskusi yang digelar di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024), Sira mengatakan, “Kami tegaskan rangkaian proses pemilu selanjutnya tidak adil.”
Menurutnya, pendekatan “kotor” Presiden Jokowi pada Pilpres kemarin meninggalkan kesan mendalam dalam proses demokrasi.
Pasalnya, Jokowi yang menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan mempunyai berbagai alat dan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan kontrol.
“Saat itu kedudukan presiden adalah kepala lembaga dan kepala pemerintahan dengan berbagai sumber daya di belakangnya, sehingga presiden adalah kepala angkatan darat dan laut.
Jelas posisinya (Jokowi), yang lebih condong ke satu partai, mudah ditiru oleh narasumber di negara lain, serta punya kemampuan dan potensi mempengaruhi opini publik, kata Sira.
Selain itu, menurutnya, meski berbeda konsep, bentuk yang sama bisa saja muncul kembali pada pemilu mendatang.
Ia juga mengatakan, secara umum akan banyak kepala daerah yang akan bersaing pada Pilkada 2024 mendatang.
Menurut Sira, situasi tersebut mirip dengan posisi Jokowi sebagai presiden yang memiliki seorang putra sebagai calon peserta pemilihan presiden (Pilpres).
“Pada pilkada mendatang, situasi ini akan tercapai ketika calon-calon yang akan datang datang,” ujarnya.
Apalagi tren yang terlihat setiap tahunnya, jumlah calon yang bertanding di pilkada berasal dari dinasti politik di daerahnya masing-masing atau kepala negara atau anggota Partai Rakyat Demokrat dan Partai Rakyat Demokrat, kata Sira. dikatakan.