Laporan reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persatuan Nelayan Indonesia (HNSI) menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah demi kesejahteraan dan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum HNSI Herman Herry saat perayaan HUT HNSI ke-51 di Kantor DPP HNSI Jakarta, Senin (20/5/2024).
“HNSI kini siap untuk implementasi cepat. Bapak Herman Herry mengatakan, “Kami akan berperan resmi dan bekerja sama dengan pemerintah demi kesejahteraan dan kesejahteraan para nelayan di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Herman Herry menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat untuk memasukkan HNSI ke dalam daftar negara. Oleh karena itu, kehadiran HNSI dapat digandeng pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan.
“Kami ingin pemerintah memberi kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan keputusan presiden pada tanggal 21 Mei, Hari Nelayan Indonesia. Sehingga kami mewakili para nelayan dan menganggap keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. “HNSI ini harusnya diakui pemerintah, HNSI ini harus dimuat dalam lembaran negara,” kata Herman Herry.
Pak Herman Herry mengatakan, kesejahteraan nelayan mempunyai makna yang luas. Dimana, kesejahteraan nelayan dimulai dari pemberdayaan hingga pendampingan.
Tn. Herman mengatakan, “Kalau bicara pemberdayaan, organisasi yang terlibat tahu bagaimana memberdayakan nelayan dan masyarakat kurang mampu lainnya di Indonesia.
Sementara itu, terkait program dukungan, Herman Herry akan melanjutkan program bantuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan di tanah air melalui pelaksanaan program aksi terkait nelayan melalui pemerintah pusat.
“Misalnya dengan pelatihan, dengan dukungan energi dan lain-lain, kita tahu pemerintah tidak bisa sendiri, harus dilakukan dengan pelatihan, tat for tat. Pemerintah sedang melakukan tugasnya, HNSI yang mewakili negara-negara di dunia. Nelayan masih melakukan pekerjaannya, kita di tengah dan bersama-sama,” kata Herman.
Sejauh ini program yang dilaksanakan pemerintah pusat terhadap nelayan belum membuahkan hasil yang baik. Hal ini disebabkan karena informasi yang ditangkap tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ke depannya HNSI akan melakukan penataan kembali keanggotaannya dengan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Kami memahami program tersebut tidak tepat karena informasinya tidak lengkap, kedua, praktek di lapangan melanggar aturan, yang mendapat subsidi BBM tidak berhak, yang dialihkan program tidak berhak, bukan manfaat ilusi. , ” jelasnya.
Ia menambahkan: “Oleh karena itu, kita bekerjasama dengan penegak hukum, dalam hal ini Polri mewakili Kakorpolairut dan Dipolairut seluruh Indonesia, dapat menyasar program bantuan tersebut dengan bersama-sama menangani para laskar tersebut,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen HNSI Lydia Assegoff menginformasikan, Hingga saat ini Dewan HNSI mempunyai anggota sebanyak 150 ribu orang. Ia mengatakan pengumpulan informasi ini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan di seluruh tanah air.
“Saat ini kami fokus menyiapkan informasi bagi para nelayan di seluruh Indonesia. Sekarang anggotanya 150 ribu. “Informasi ini akan terus berkembang dan menjadi penting dalam menyelesaikan permasalahan nelayan di lapangan,” kata Lydia.