Hongaria-BKKBN Jalin Kerjasama Bahas Cuti Melahirkan Hingga Sistem Pendidikan Ramah Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperluas peran dan kemitraan secara global dengan Kedutaan Besar Hongaria, khususnya Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk bertukar praktik terbaik bagi pembangunan keluarga. . Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kenkana) atau BKKBN Bangga Kenkana.

Topik yang dibahas dalam agenda tersebut antara lain kebijakan yang ramah terhadap keluarga, anak, ayah dan ibu.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia Lila Karse mengatakan kebijakan ramah keluarga sangat penting bagi kemajuan negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Hongaria memiliki lima tujuan utama untuk menciptakan negara dengan kebijakan ramah keluarga. Pertama, menekankan kepada masyarakat bahwa memiliki anak adalah sebuah keberuntungan.

“Bukan sebaliknya,” kata Lila dalam keterangan pers yang diperoleh Tribun, Senin (4/1/2024).

Strategi penting lainnya yang dapat diterapkan, lanjutnya, adalah membantu keluarga membeli tempat tinggal atau tinggal yang layak sehingga keluarga merasa aman secara fisik dan psikologis selama berada di rumah.

Program yang tidak kalah pentingnya di Hongaria adalah pemerintah mensubsidi pembelian rumah atau apartemen, serta memberikan pinjaman untuk pembelian perumahan bersubsidi.

“Kami juga memberikan tambahan subsidi perumahan kepada keluarga yang memiliki anak karena kami yakin hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian,” ujarnya.

Oleh karena itu, kebijakan ramah ibu atau ramah perempuan, dimana ibu tidak perlu khawatir untuk kembali bekerja setelah cuti melahirkan, juga dikecualikan dari jaminan jaminan kesehatan dan perlindungan dari negara jika ingin menjadi ibu rumah tangga.

“Mereka (ibu-ibu) tidak perlu khawatir mengorbankan kariernya, karena pemerintah Hongaria menjamin sistem pendidikan yang baik dan ramah bagi anak-anak,” ujarnya.

Leela juga menyebutkan sistem pendidikan dengan struktur yang memadai, terutama untuk pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak.

Terakhir, payung hukum yang cukup untuk memberikan rasa aman bagi perempuan dan ibu.

“Faktor terpenting adalah payung hukum yang memadai, bagaimana keluarga, anak, dan perempuan dapat dilindungi melalui kebijakan yang dibuat negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan keluarga merupakan landasan terkuat untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu, pihaknya akan terus menjalin kerja sama dengan BKKBN, khususnya terkait keluarga berencana, mengingat penurunan jumlah penduduk di Hongaria belakangan ini.

Negara yang beribukota Budapest ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi setelah lahir, salah satunya adalah kebijakan cuti bagi kedua orang tuanya.

“Di Hungaria, ada cuti melahirkan selama enam bulan bagi ibu yang dibayar penuh jika bekerja. Kami berharap ini bisa mempererat bonding ibu dan anak,” kata Lila.

Ia juga menceritakan kebijakan ramah keluarga yang semakin digencarkan pemerintah, mengingat Hongaria merupakan salah satu negara di Eropa yang populasinya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Salah satu tantangan di Eropa saat ini adalah menurunnya angka kelahiran dan penurunan jumlah penduduk. Namun Indonesia dan Hongaria memiliki pendekatan yang sama, keluarga adalah fondasi utama bangsa,” ujarnya.

Dubes Lila menekankan tiga strategi utama pembangunan keluarga di Hongaria, yaitu hubungan yang stabil, pendapatan yang stabil, dan perumahan yang stabil.

“Kalau di Indonesia biasanya masyarakat mempunyai pembantu rumah tangga atau pengasuh, di Hungaria pendidikan taman kanak-kanak atau TK biasanya gratis dan juga mempunyai sistem pendidikan yang baik, juga aman dan ramah untuk anak. Jadi ibu-ibu yang ingin kembali bekerja” Setelah enam bulan cuti, Anda bisa mengantar anak ke PAUD atau TK tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Kepala BKKBN Dr. Hasto Vardoyo mengapresiasi penuh kerja sama Duta Besar Hongaria Lila Karse. Mereka berharap dengan berbagi program dengan pihak lain, potensi kerja sama kedua negara dapat digali.

Dr. Hasto mengutip pernyataan Presiden Jokowi bahwa kependudukan merupakan jantung dari pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan penduduk seimbang dan tercipta keluarga yang berkualitas.

“Penting untuk mengatur tempat lahir, menurunkan angka kematian, mengatur dinamika kependudukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di segala dimensi,” kata Dr. kata Hasto.

Sementara itu, Kepala Koperasi dan Pusat Pelatihan Internasional BKKBN (KKB) Kependudukan dan Keluarga Berencana Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA memaparkan lima strategi BKKBN dalam Program Banga Kenkana Tahun 2020-2024.

Pertama, memperkuat, menyelaraskan dan menyinkronkan strategi pengendalian populasi. Kedua, meningkatkan advokasi dan integrasi program Banga Kenkana.

“Strategi ketiga adalah memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan teknologi dan informasi data,” kata Ukic.

Strategi keempat, lanjutnya, adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif serta fokus pada segmentasi sasaran.

Strategi kelima adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta memperkuat pembentukan karakter secara komprehensif dan terpadu berdasarkan siklus hidup individu.

Pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi usia kerja terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk berusia lebih muda dibandingkan penduduk lanjut usia. Namun diperkirakan pada tahun 2040 Indonesia akan mengalami peningkatan proporsi penduduk yang mendekati usia produktif, jelas Ukic.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas, Ukic mengatakan hal ini merupakan pertanda positif bahwa status kesehatan masyarakat Indonesia semakin membaik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *