Wartawan TribuneNews24.com, Fercianus Waku melaporkan
TribuneNews.com, Batavia – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Cristianto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berupaya agar ormas dan organisasi keagamaan bisa menguasai pertambangan.
Menurut Hasto, pembagian tambang merupakan cara pandang terhadap kolonialisme Belanda yang tidak sesuai dengan filosofi yang diajarkan Bung Karno.
“Kalau sekarang tambangnya dipecah, perspektifnya masih kolonialisme Belanda.” Hal itu disampaikan Hasto pada acara HUT Bung Karno ke-123 di sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Batavia Selatan, Kamis (6/6/). 2024).
Dijelaskannya, dalam mendalami Pancasila, Bung Karno ingin melawan berbagai bentuk penjajahan.
“Jadi sekarang kalau hak dikatakan diam saja, ‘kolonialisme baru’,” kata Hasto.
Selain itu, kata Hasto, Bung Karno Indonesia ingin menentukan arah masa depannya hanya melalui nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila.
Ia menegaskan, Bung Karno ingin Indonesia bebas dari penjajahan baik secara ekonomi maupun politik.
Sementara itu, Jokowi telah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk lembaga keagamaan massal.
Keputusan ini dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 96 Tahun 2021 berisi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA).