Menurut Haider Alvi, informasi penghargaan perjudian online IPW perlu dikonfirmasi di Mabes Polri.
Eric Sinaga/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi mengkritisi pengumuman nama-nama pemungut pajak judi online oleh Kapolri (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
Hal itu menanggapi pernyataan R Haidar Alvi Sugeng dalam podcast bertajuk “IPW: POLRI Rushewa Jika Saya Bongkar Penerima Tribute Gaming Online” yang ditayangkan di channel YouTube TV Justice Forum sepekan lalu.
“Informasi tidak selalu benar. Harusnya diverifikasi agar tidak mencemarkan nama baik,” kata R Haidar Alvi, Kamis (27/6/2024).
R Haidar Alwi, di satu sisi Sugeng mengatakan jika informasi itu dibeberkan maka Mabes Polri akan runtuh, di sisi lain Sugeng sendiri mengaku informasi tersebut tidak dimanfaatkan. layanan teknis.
R Haider Alvi menambahkan, “Itu tidak benar, tetapi Anda berani mengatakan bahwa Mabes Polri akan runtuh jika informasi itu terungkap.
Dari “makna” yang disampaikan Sugeng, R Haidar Alvi menduga informasi tentang Sugeng milik “Konsorsium 303” yang mulai beredar pada 2022 bersamaan dengan kasus Ferdi Sambo.
Kalau benar hampir fitnah, karena hasil pemeriksaan Bareskrim dipastikan tidak ada kelompok 303, kata R. Haydar Alvi.
Oleh karena itu, menurut R. Haydar Alvi, pernyataan Sugeng sangat berbahaya, karena dapat merusak kepercayaan masyarakat dan kepercayaan polisi. Rupanya, video tersebut telah ditonton 156.000 kali dan mendapat 1.200 komentar, yang sebagian besar bernada negatif terhadap Polri.
“Menurut penelitian dan pengembangan terkini Kompas, Polri termasuk salah satu institusi yang ratingnya bagus dengan angka 73,1 persen. Apa yang dibangun dengan kerja keras, bisa hancur dengan pencemaran nama baik,” kata R Haidar Alvi.
Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku mendapat informasi yang memuat nama-nama pemungut pajak perjudian online. Dia mengatakan, Mabes Polri bisa runtuh jika catatan itu tersebar.
Sugeng tidak membeberkan informasi tersebut saat meninjau hasilnya. Selain itu, dia mengaku informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi.
“Saya tidak akan buka-buka dan menurut saya itu ada inkonsistensi. Harus, ada informasi yang belum bisa dipastikan. Jadi ada informasi soal nama, saya tahu, tapi saya ikuti saja. Satu, dua, tiga, permainan, kata Sugeng.
Diketahui, di tengah maraknya kasus pembunuhan Brigadir J. pada tahun 2022 lalu, beredar rumor bahwa “Konsorsium” 303 dan aparat kepolisian lainnya sedang mengendalikan permainan judi online yang dipimpin oleh Ferdi Sambo.
Namun setelah diteliti, isu “Konsorsium 303” belum terkonfirmasi atau tidak ada.
“Kami sudah tanyakan ke Bareskrim soal kelompok (303), sampai saat ini belum ada hasilnya,” kata Kepala Biro Pers Mabes Polri Kombes Nurul Azizah, Kamis (29/8). 9/2022). Pemerintah melegalkan profesional perjudian online
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas resmi pemberantasan perjudian online yang dipimpin oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
Melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2024 “Tentang Satgas Pemberantasan Judi Online”, Tribunnews melihat, Sabtu (15/6/2024), Perpres tersebut memuat 15 pasal yang mengatur tentang ketua panitia, anggotanya, dan kegiatannya. acara. .
Pasukan ini memiliki anggota di sektor pencegahan.
Anggota Departemen Pencegahan banyak pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, OJK.
Lalu ada Kepala Badan Penegakan Hukum Harian yaitu Kapolri, dan Wakil Kepala Penegakan Hukum yaitu Kapolri.
Aparat penegak hukum berasal dari Bidang Politik, Kementerian Hukum dan Keamanan, Cominfo, Kejaksaan Agung, BIN, BSSN, OJK.