TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Komyen. Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam upaya mencegah dan menghilangkan ekstremis kekerasan yang menyebabkan terorisme.
Menurutnya, perempuan harus menjadi agen perdamaian, setidaknya dalam keluarganya.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Perempuan dan Pencegahan/Memerangi Ekstremisme (WGWC): Perempuan, Badan dan Pemberdayaan dalam Melawan Ekstremisme di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (06/05/2024).
“Perlu upaya yang tulus untuk mendorong partisipasi aktif perempuan sebagai agen perdamaian yang dapat berkontribusi terhadap ketahanan masyarakat, mulai dari pembangunannya di keluarga kemudian di masyarakat,” kata Kepala BNPT.
Sementara itu, anggota Steering Committee WGWC Debbie Afiantia berharap apa yang dilakukan WGWC dapat dikaitkan dengan pemerintah daerah sehingga hasilnya dapat berdampak pada masyarakat.
“Kami berharap kerja WGWC dapat diintegrasikan dengan pemerintah provinsi sehingga dapat dilaksanakan di tingkat daerah (agar hasil lebih efektif),” ujarnya.
Menurut Anggota Dewan Pengarah WGWC Dicky Darmawan, kerja sama diperlukan untuk mengatasi upaya pencegahan dan penghapusan ideologi radikal penyebab terorisme di daerah, terutama yang melibatkan lebih banyak perempuan yang didukung oleh berbagai lapisan masyarakat.
“Prinsipnya Bupati telah menerbitkan RAD PE yang bertujuan untuk mengimbau seluruh wilayah Purwakarta mengatasi ancaman dan kemungkinan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme,” kata Juru Bicara Bupati Purwakarta.
Pembukaan Rakernas WGWC ini dihadiri oleh 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam WGWC, pejabat perwakilan daerah Regenerasi Negeri Jawa Barat dan Purwakarta, perwakilan kedutaan besar negara sahabat Belgia, Amerika dan Australia.
Saat itu pimpinan BNPT diwakili oleh Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Direktur Kerja Sama Internasional, dan Dionnisius Elvan Swasono, Direktur Kerjasama Regional dan Internasional.
Selain itu, Wakil Menteri Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati juga turut berpartisipasi secara daring.
Diharapkan dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, Konferensi Nasional dapat menjadi acara penting untuk mempersiapkan strategi efektif untuk mencapai tujuan perdamaian dan mencegah sikap gender yang ekstrim.
FYI, WGWC sendiri telah menginisiasi gerakan kerja bersama penguatan pengarusutamaan gender di PCVE sejak tahun 2017, dengan mengadopsi agenda WPS (Women, Peace and Security) dalam mengkaji perkembangan radikalisasi dan menyusun strategi penguatan partisipasi perempuan di dalamnya.
Sepanjang perjalanannya selama 7 tahun, WGWC percaya bahwa pemberdayaan perempuan sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
Pemberdayaan ini diharapkan dapat memberikan hasil positif dalam upaya menghilangkan radikalisme, mendorong integrasi individu dalam masyarakat dan mendukung proses penyelamatan korban terorisme yang berkelanjutan.
Selanjutnya pada pertemuan WGWC tanggal 5-8 Mei 2024 akan dibahas agenda kepemimpinan WGWC.