Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam melaporkan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Golkar menolak sistem pemilihan presiden kembali di MPR RI.
Peristiwa tersebut diumumkan Ketua MPR RI Amien Rais periode 1999-2004 saat bertemu dengan mantan Ketua MPR RI Bambang Soesato (Bamsoet).
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan demokrasi akan mengalami kemunduran atau kemunduran jika presiden dipilih kembali oleh MPR.
“Mata kita menatap ke depan, kita tidak melihat ke belakang, kita melangkah maju ke arah yang lebih baik,” kata Dave saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/6/2024).
Selain itu, menurut Dave, alih-alih mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR RI, masih banyak hal yang perlu dibenahi.
“Masih banyak yang harus kita lakukan untuk masa depan yang cerah,” katanya.
Amien Rais sebelumnya mengaku sepakat mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR seperti sebelum era reformasi.
Hal itu disampaikannya usai mengunjungi pimpinan MPR di Kompleks DPRD Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Amien mengaku naif saat mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung dengan harapan bisa mengurangi politik uang.
Makanya dulu sebagai Ketua MPR, sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, kekuasaannya dicopot karena perhitungan kami agak tidak bersalah, kata Amien.
“Sekarang aku minta maaf. Lalu bagaimana caranya menyuap 120 juta pemilih jika ada yang dipilih langsung dengan satu suara? Bagaimana mungkin? sepuluh juta Dia akan meminta ratusan triliun. mungkin itu sudah terjadi,” tambahnya.
Amien sepakat untuk melakukan amandemen lebih lanjut UUD 1945 untuk mengubah aturan pemilihan presiden.
“Politik suap itu luar biasa. Jadi sekarang kalau MPR mau dipilih kembali kenapa tidak? Dia menjelaskan.