Dilansir jurnalis Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Holkar Puteri Anetta Komarudin meyakinkan pemerintahan Prabowo Subianto-Jibran Rakabuming akan berfungsi secara demokratis.
Hal ini terkait dengan kemungkinan pemerintahan Prabowo-Djebran terancam dengan tidak adanya partai oposisi sebagai penyeimbang di DPR RI.
Tentu saja hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena kami di koalisi bertujuan untuk menjaga demokrasi dalam menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo, kata Puteri kepada Tribunnews.com, Jumat (10 November 2024).
Puteri menjelaskan, Golkar akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat meski sudah berada di pemerintahan.
“Jadi kehadiran kami di pemerintahan tentu tidak menghalangi kemampuan kami dalam memberikan masukan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, DPR akan tetap berperan sebagai penyeimbang kekuasaan melalui peran check and balance.
“Sesuai tugas pokoknya, DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,” kata Pak Puteri.
Puteri menilai pengawasan pemerintah tetap diperlukan, terutama untuk pembangunan negara besar seperti Indonesia.
Menurut Puteri, Golkar juga akan menyambut baik ajakan Prabowo hingga parpol lain untuk bergabung ke pemerintahan.
“Tentunya kami di Partai Golkar akan menyambut baik jika kita semua di koalisi berkomitmen membantu presiden mencapai visi dan misinya,” kata Puteri.
Seperti diketahui, di antara 8 parpol di DPR, PDIP menjadi satu-satunya partai yang tidak ikut serta dalam pemerintahan Prabovo.
Ketujuh partai tersebut antara lain Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun belakangan juga dikabarkan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo di masa depan.
Kabar tersebut muncul setelah Ketua Umum PDIP Jenderal Megawati Sukarnoputri disebut langsung bertemu dengan Prabowo.