TRIBUNNEWS.COM – Pernyataan Ganjar Pranow ditanggapi banyak pihak yang menentang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Ganjar pada Senin (5/6/2024) di acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Selamatan, Jalan Teuku Umar no. 9, Mentenge, Jakarta.
Dalam keterangannya, Ganjar mengaku akan tetap memimpin pemerintahan Prabowo-Gibran, namun dengan cara berbeda.
Ganjar ingin menjadi oposisi karena ingin menunjukkan moralitas politik.
Ia ingin politik Indonesia semakin baik dan terhormat.
Meski enggan bergabung, Ganjar mengaku akan menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.
“Demi cinta republik ini, kami akan mempertahankannya dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan ini,” ujarnya.
PDIP, Partai Golkar, dan Gerindra pun memberikan tanggapan berbeda atas keputusan Ganjar menjadi oposisi. PDIP bangga
Terkait keputusan Ganjar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Christianto mengungkapkan rasa bangganya terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Hasto mengatakan Ganjar telah menunjukkan perilaku negarawan yang baik.
Lebih lanjut, Hasto juga menegaskan, pendekatan yang dilakukan Ganjaro serupa dengan PDIP.
“Iya tentu (mencerminkan pandangan partai) karena itu pandangan negara, pandangan yang sangat bagus,” kata Hasto, Senin, dari Posko Teuku Umar di Menteng, Jakarta.
Hasto menegaskan kekalahan pada Pilpres 2024 tidak akan menyurutkan sikap partai pro Ganjar-Mahfoud dalam berkomitmen dan mengabdi pada bangsa.
Apalagi Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan. Mulai dari pangan, investasi hingga isu geopolitik lainnya.
“Semua memerlukan kerja sama seluruh komponen bangsa. Energi seperti itu akan disalurkan,” kata Hasto. Gerindra: Koalisi dan oposisi itu mulia
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburohman tak mempermasalahkan keputusan Ganjar yang menjadi oposisi Prabowo-Gibran.
Habiburohman mengatakan pihaknya tidak akan menghalangi keinginan Ganjar.
“Tentu saja sikap itu adalah hak Pak Ganjaro pribadi. Kalau itu pilihan Pak Ganjaro, kami tidak akan bisa menghentikannya,” kata Habiburohman dalam keterangan video yang diperoleh awak media, Selasa (7/5/7). 2024).
Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah merupakan suatu jabatan yang mulia.
Ia tetap meyakini Ganjar mempunyai niat baik bagi bangsa dan negara.
Karena masuk pemerintahan, menjadi oposisi atau di luar pemerintahan adalah sikap yang sama mulianya,” ujarnya.
“Kami yakin apapun pilihan Pak Ganjar, niatnya adalah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekali lagi kami menghormati pandangan Pak Ganjar,” kata Habiburohman. Bamset: Indonesia tidak mengenal oposisi
Di sisi lain, Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatio atau Bamsot tak masalah meski Ganjar memutuskan menjadi oposisi.
Namun, Bamset menyebut istilah oposisi belum familiar di Indonesia.
“Sebenarnya ini isu nasional, isu pemerintah berupa nilai-nilai keindonesiaan kita, sepertinya karena kita tidak punya istilah ‘oposisi’,” kata Bamsot saat ditemui di Kompleks Parlemen Senai, Jakarta, Selasa. 07/05/2024).
Untuk itu, Bamsett menegaskan, tidak ada yang namanya oposisi terhadap pemerintah.
Ia pun mengungkit apa yang diajarkan presiden pertama RI, Sukarno atau Bung Karno, tentang sistem pemerintahan Indonesia.
Menurut Bamsoet, Soekarno mengajarkan sistem pengelolaan gotong royong untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
“Ini negara Pancasila, Bung Karno menerapkan sistem demokrasi dan sistem politik yang berdasarkan gotong royong,” ujarnya.
“Hakikat dari empat pilar tersebut adalah gotong royong. Bagaimana kita bisa bersinergi untuk mencapai tujuan kita sebagai sebuah negara yang tertuang dalam pembukaan UUD negara kita, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan damai,” tegasnya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Rizki Sandi Saputra)