TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mantan penasihat Presiden Indonesia Ganjar Pranowo, mengumumkan penentangannya terhadap pemerintahan Raka. PDIP Apa yang dilakukan politisi dan analis?
Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024) tak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Jika kami mencintai negara ini, kami akan mempertahankannya dengan cara lain. Saya tidak kooperatif dengan pemerintah ini,” kata Ganjar.
Meski tak ikut serta, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ada politik; Politik tidak boleh brutal, Setiap orang mempunyai harga diri dan tidak boleh saling menghina,” kata Ganja.
Pada saat yang sama, Mahfud MD, mantan Wakil Ketua Umum Nomor Urut 3, mengaku tak ada peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Tidak ada,” kata Mahfud kemarin.
Apakah gagasan Ganjar bisa mewakili PDIP? Menurut Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, Presiden Ganjar Pranowo tidak masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan apa yang dilakukan partai tersebut.
“Iya (menunjukkan pendapat partai), karena ini pendapat pemerintah, pendapat terbaik pemilu tidak mengubah pendapat PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya berdedikasi untuk mengabdi pada negara dan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Myanmar saat ini kekurangan pangan, Ia mengaku menghadapi berbagai permasalahan seperti uang dan dampak perang antar negara.
Apa yang dilakukan Gerindra?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengomentari politik Ganjar Pranowo yang mungkin berada di luar pemerintahan atau oposisi pada masa rezim Prabowo-Gibran.
Habiburokhman mengatakan partainya tidak akan mengganggu hak politik mereka atas gagasan calon presiden Pilpres 2024 tersebut.
“Pendapat itu kebebasan Pak Ganjar, pribadi. Kalau dia memilih Pak Ganjar, kita tidak bisa menghentikannya,” kata Habiburokhman dalam keterangan video yang diperoleh wartawan pekerja, Selasa (7/5/2024). .
Lebih lanjut, Habiburokman mengatakan Indonesia merupakan negara yang menjamin demokrasi bagi seluruh rakyat.
Tidak hanya itu, kebebasan berpolitik diberikan kepada setiap orang dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan, serta terjaminnya keberagaman politik.
Sebaliknya, Ketua DPP Partai Demokrat Mr.
Penentangan terhadap pemerintah biasanya bersifat partisan, kata Herman.
“Saya kurang paham maksud GP yang protes,” kata Herman kepada pers, Selasa (7/5/2024).
Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, oposisi juga merupakan pilihan partai politik.
Tapi itu juga tergantung presiden yang terpilih untuk ikut serta,” tegasnya.
Bamsoet: Saya tidak tahu oposisi di Indonesia.
Menanggapi tindakan Ganjar, Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan hukum Indonesia tidak mengenal perbedaan pendapat.
“Faktanya, ini adalah isu nasional; Masalah pemerintahan kita yang ala budaya indonesia. bagaimana kabarmu, Karena tidak ada suara protes,” kata Hluttaw, Selasa (7). Sinai kata Bamban di Jakarta. /5/2024).
Namun, ia menambahkan, Ganjar-Mahfud atau yang akrab disapa Bamsoet bisa membantu pemerintah meski tidak mendapat jabatan di kabinetnya.
“Ini adalah negara Pancasila. Bung Karno memulai demokrasi dan sistem politik berdasarkan persatuan, katanya.
“Diantara 4 pilar tersebut, yang terpenting adalah kerjasama internasional. “Bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan kita sebagai pemerintahan sesuai dengan kalimat pertama konstitusi negara kita,” tegasnya.
Uang politik
Direktur Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pernyataan calon presiden pihak ketiga Ganjar Pranowo yang akan menentang pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mata uang politik.
Ujang mengatakan, hal itu menjadi saluran politik untuk mempertahankan Ganjar.
“Ya, saya hanya ingin uang politik.” Saya ingin hal itu tetap ada dalam politik dunia. Karena kalau tidak, itu akan hilang, Orang akan lupa, membutuhkan kekuatan butuh berita Aku butuh panggung. Baiknya Ganjar tetap bertahan di dunia politik,” kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (7/5/2024).
“Ini merupakan hal yang lumrah, termasuk yang dilakukan Ganjar,” imbuhnya.
Selain itu, Bpk. Ujang merasa lebih baik Ganjar menjadikan dirinya sebagai saingan. Namun, Sebagai partai milik Ganjar, seharusnya hal itu dilakukan oleh PDI Perjuangan.
“Tetapi gagasan oposisi sebenarnya adalah adanya partai politik di parlemen. Jadi tentu saja, PDIP dulu, Pihak Pertama PDIP adalah oposisi. Jadi Ganjar yang disebut kader PDIP. “) mengkritik pemerintah,” kata Ujang.
Selain itu, Mahasiswa Universitas Al-Azhar ini mengatakan, hal itu serupa dengan persoalan hak bertanya tentang DPR yang dihadirkan Ganjar yang perlahan menghilang.
“Pertanyaan ini seperti pertanyaan yang diajukan di Ganja. Tiba-tiba tidak ada lagi pertanyaan dan hilang. Karena Gaja bukan ketua partai, ia punya kewenangan mewakili partai di parlemen. “ucap Ujang.
Menurut PDIP?
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai jawaban Ganjar bisa mewakili PDIP.
“Kalau dilihat dari peta koalisi maju Indonesia, sepertinya ada ruang bagi PKB dan NasDem untuk bergabung. Di sinilah sebenarnya PDIP menjadi oposisi,” kata Arifki dalam surat yang diperoleh Tribunnews, Selasa. . (7/5/2024).
Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai Arifki menilai keadaan bisa berbeda jika mempertimbangkan banyaknya peluang terkait strategi PDI Perjuangan ke depan.
“Kalau Ganjar berkonflik di PDI Perjuangan, mungkin akan menguntungkan karena kekuasaannya masih tinggi dalam diskusi politik. Tapi bagi Puan, mungkin ini menjadi peluang baru untuk melihat politik, khususnya terkait isu presiden klub yang digagas oleh Prabowo,” dia berkata. Arifki
Menurut Arifki, permasalahan tersebut tidak akan muncul jika PDIP berada pada posisi oposisi.
“Sebagai Ketua Umum PDIP, rencana politik Megawati akan sangat kuat. Bisa jadi partai presiden tanpa Megawati,” kata Arifki.
Selain itu, keputusan ini juga akan membuat Megawati akan terus bergabung dengan Jokowi dan SBY. Memang belum ada kata sepakat di antara tokoh-tokoh tersebut, namun keputusan yang diambil oleh Prabowo pasca Pilpres ini sangat menarik sebagai bagian dari reunifikasi nasional dan rekonsiliasi yang tinggi, ujarnya.
Namun, PDI Perjuangan dinilai akan sulit menjadi tim presiden, apalagi jika dipisahkan dari Megawati, mantan presiden dan ketua eksekutif partai tersebut.
“Jika hal ini tidak dilakukan, walaupun ceritanya sangat bagus, hal ini akan sulit terjadi,” pungkas Arifki.