Reporter Tribunnews Mario Christian Soumampou melaporkan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam pidato pengukuhannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian.
Terutama dalam hal pangan dan energi, karena ini merupakan langkah penting untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
Menurutnya, independensi lembaga-lembaga tersebut menjadi landasan kesejahteraan rakyat dan keamanan negara di masa depan.
Prabowo juga menegaskan, pemerintah harus melindungi kepentingan rakyat, bukan kepentingan sendiri atau elite.
Ia menyatakan komitmennya terhadap demokrasi yang damai dan pemerintahan yang bersih dengan pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
Adinda Tenrianke Mukhtar, Direktur Jenderal Lembaga Penelitian Kebijakan Publik Indonesia (TII), mengatakan gagasan swasembada tampaknya hanya sebuah aspirasi, namun harus dibarengi dengan persiapan infrastruktur dan tata kelola yang baik.
Pada Senin (21/10/2024), Adinda mengatakan: “Swasembada tanpa dukungan sumber daya yang memadai hanya akan menjadi jargon belaka.”
Ia juga menyampaikan bahwa di era globalisasi, kemandirian tidak lepas dari hakikat hubungan internasional dan kerja sama antar negara.
Adinda menegaskan swasembada bukan sekadar retorika, namun memerlukan komitmen nyata semua pihak, termasuk kejujuran dan ketaatan pada hukum.
Namun, ia menyayangkan pidato Prabowo yang sangat menekankan pada tindakan berkelanjutan untuk memberantas korupsi atau penyitaan properti, yang seharusnya menjadi bagian dari tindakan yang bertujuan untuk swasembada berkelanjutan.
Kehadiran perwakilan negara sahabat pada upacara pembukaan resmi juga harus dijadikan kesempatan untuk menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mencapai swasembada.
Globalisasi telah membuat negara-negara menjadi mandiri. Hal ini perlu dimanfaatkan oleh Prabowo dalam kebijakan swasembadanya agar Indonesia tidak terisolasi dari pasar global.
Terkait kemiskinan dan kebutuhan pangan bergizi, Adinda mengingatkan bahwa penerapan kebijakan swasembada harus dibarengi dengan dukungan yang efektif dan praktis.
Ia yakin janji pemilu seperti Asta Sita tidak akan berhenti hanya sekedar kata-kata, melainkan akan diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan praktis yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.
“Swasembada harus realistis dan dapat dicapai, dan bukan keinginan untuk mengabaikan permasalahan yang ada di dunia dan di dalam negeri,” tutupnya.