Fraksi PDIP Minta APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Tidak Defisit

Laporan jurnalis Tribunnews.com Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Edy Wuryanto meminta agar Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak mengalami defisit.

Menurut dia, APBN peralihan dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo tidak boleh dibebani defisit.

“Dalam APBN sementara, tidak tepat jika pemerintahan lama membebani program-program yang belum menjadi program baru RKP dan RPJMN,” kata Edy dalam rapat paripurna DPR, Selasa (28/5). 2024). . ).

Menurut Edy, pemerintahan baru sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk belanja rutin dan tidak melakukan investasi yang tidak disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh karena itu, belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin, dan belanja modal termasuk proyek baru RKP dan RPJMN belum dialokasikan, ”ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN tahun 2025 yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto memproyeksikan defisit sebesar 2,45-2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin (20/05/2024).

Defisit APBN tahun 2025 sejalan dengan target belanja pemerintah pada kisaran 14,59 hingga 15,18 persen terhadap PDB, kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/05/2024).

Sedangkan menurut Sri Mulyani, pendapatan pemerintah berkisar antara 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto.

Dengan demikian, defisit anggaran pada tahun 2025 diperkirakan berkisar antara 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB, kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

“APBN tahun 2025 dirancang untuk mengatur risiko utang yang dikelola antara 37,98 hingga 38,7 persen terhadap PDB,” tambah Sri Mulyani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *