Wartawan Tribune.com Charul Umam melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Kekuatan Nasional (PAN) memuji keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diajukan pemerintah.
Ketua Partai PAN DPR RI Saleh Pataonan Dawlai mengatakan keputusan tersebut merupakan keputusan yang bebas dan independen.
Padahal, sebelum mengambil keputusan, PP Muhammadiyah banyak melakukan penelitian dan berkonsultasi dengan ahli.
“Muhammad selalu menjaga keputusannya. Selain itu, persoalan pertambangan ini juga menarik perhatian masyarakat. Tapi biasanya setelah ada keputusan, dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab,” kata Saleh kepada wartawan, Rabu (31/7/). 2024). .
Selain itu, kata Saleh, sangat wajar jika PPKM menerima kelonggaran.
Pasalnya, Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang memperjuangkan umat tersebut sejak zaman kolonial.
Pengalaman melayani masyarakat tidak perlu diragukan lagi.
Ada ribuan sekolah, ratusan universitas, ratusan rumah sakit, ratusan bahkan ribuan masjid, ratusan mal Baitul, MDMC, Lazy Muhammadiyah dan lembaga amal lainnya yang membutuhkan kelompok tersebut.
“Masyarakat yang meragukan kemampuan umat Islam kaget. Dengan banyaknya perguruan tinggi, umat Islam mempunyai pakar dari berbagai ilmu. Banyak dari mereka yang mengenyam pendidikan luar negeri,” kata pejabat DPP PAN itu.
Saleh juga mengatakan, jika Muhammadiyah diberi tanggung jawab mengelola tambang tersebut, maka kelompok akan mengelolanya.
Mereka bukanlah orang-orang yang menguntungkan semua orang. Manfaatnya adalah untuk umum dan masyarakat.
“Saya seorang kapten Mohammedan. Saya sepenuhnya memahami aturan manajemen organisasi komersial di Mohammedia. Manajemen tidak dapat mencampuri kebijakan manajemen umum. Semua manajer harus mematuhi aturan dan regulasi. Aturan Mohammedan. Inilah alasan utama mengapa Mohammedia masih terus berkembang,” katanya.
Diketahui, Pengurus Pusat Mohammedia (PP) resmi memutuskan menerima izin pertambangan atau izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Isiah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
“Muhammadiyah telah memutuskan siap mempertimbangkan dan mengelola perusahaan pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari akun YouTube Muhammadiyah.
Saat ini PP Muhammadiyah sedang mengevaluasi masukan, melakukan kajian, mendengarkan kritik manajemen saya dan masukan dari akademisi, pejabat, dan pakar lingkungan hidup sebelum memutuskan untuk mendapatkan izin pertambangan.
Selain itu, PP Muhammadiyah juga menerima tanggapan dari perguruan tinggi, konferensi dan lembaga-lembaga di lingkungan Muhammadiyah dan anggota PP Muhammadiyah.
Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan (Ormas) kedua setelah mendapat izin pertambangan.