Laporan ini dikirimkan oleh reporter Ismoyo dari Tribunnews.com
TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan, dana yang berasal dari dalam negeri untuk digelontorkan ke perusahaan negara dalam bentuk penyertaan modal masyarakat (PMN) tidak hanya berlaku pada perusahaan yang “sehat”.
Menteri BUMN Eric Thohir mengatakan, sebagian besar penerima suntikan PMN adalah BUMN yang mendapat pekerjaan di pemerintahan.
Salah satunya, PMN PT Hutama Karya yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tol Trans Sumatera.
Faktanya, 70 persen dana PMN digunakan untuk alokasi ke badan usaha milik negara.
“Cek dulu BUMN mana saja yang ada. Ingat, waktu saya ketemu dengan Panitia VI DPR, ternyata hampir 70 persen BUMN yang dihadirkan itu janji. Ada juga penataan ulang,” kata Eric di Sarinah. , Jakarta, pada Jumat (7/5/2024).
Diketahui bahwa Komisi
Kursus PMN diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT KAI, PT INKA, PT Hutama Karya dan PT Pelni.
Sedangkan PMN gratis diterima oleh PT Hutama Karya, PT Len Industri, PT Bio Farma, PT Sejahtera Eka Graha, PT Varuna Tirta Prakasya, PT ASDP Indonesia Ferry, Perum Damri, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Pertamina, PT Perkebunan Nusantara III, Perum Perumnas, PT Danareksa.
Namun sejumlah ekonom menilai alokasi dana tersebut hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perusahaan nirlaba milik pemerintah.
Eric mengatakan, dana masyarakat tersebut disetujui DPR dan Menteri Keuangan setelah melalui diskusi panjang.
“Ini juga yang saya dan Ibu Sri Mulani sepakati kemarin, karena kita juga bisa mengenal BUMN-BUMN yang di bawah pimpinan Ibu Sri Mulani, BUMN mana yang ada di bawah saya, kita bisa saling berinteraksi, jelas Eric.
Karena ada beberapa BUMN di bawah Kementerian Keuangan, kadang bilang BUMN, lalu langsung ke Kementerian BUMN, tutupnya.