TRIBUNNEWS.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir mengumumkan akan ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.
Pengumuman tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Eric, hal ini harus dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Orang kaya tidak menggunakannya apalagi bagi mereka yang tidak mampu.
“Jangan sampai BBM (bersubsidi) ini dimanfaatkan oleh masyarakat mampu namun berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” ujarnya saat berpidato di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024). . Kompas.com.
Selain itu, Eric berharap Perpres yang mengatur pembatasan BBM bersubsidi dapat diselesaikan lebih awal.
Pemerintah saat ini sedang menerapkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres) tentang Perubahan atas Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran Solar.
Aturan yang membatasi pembelian LPG bersubsidi juga harus ditegakkan.
“Kami mendukung segera dikeluarkannya Perintah Eksekutif 191 oleh Presiden.”
“Kita berharap gas bisa dihasilkan tidak hanya untuk bahan bakar saja, karena impor LPG saat ini sangat tinggi dan itu yang perlu kita selesaikan, jangan sampai subsidinya salah,” kata Eric.
Terkait kesiapan Pertamina, Eric mengatakan, tentunya Pertamina akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Itulah mengapa saya akan menunggu (untuk mengakhiri Perintah Eksekutif 191) karena itu harus menjadi kebijakan.”
“BUMN ini perusahaan, bukan politisi,” jelas Eric.
Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah akan memulai pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Luhut, Rabu (10/7/2024): “Kami berharap bisa dimulai pada 17 Agustus dan mengurangi jumlah penerima manfaat.”
Menurut Luhut, dengan pembatasan tersebut, pemerintah bisa menghemat APBN 2024.
Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar fosil.
Bioetanol merupakan salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan organik, khususnya tumbuhan berkarbohidrat tinggi.
“Sekarang kami berencana segera mengembangkan bioetanol sebagai pengganti bensin sehingga polusi udara juga bisa berkurang dengan cepat,” kata Luhut.
Paling tidak, Luhut menyebut bensin bisa mencapai 500 ppm sulfur.
Sedangkan bioetanol memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah, hanya mencapai 50 ppm.
Kondisi sulfur yang tinggi akan mempengaruhi kualitas udara dan mempengaruhi kesehatan manusia.
Dengan demikian, alih-alih menambah APBN untuk penyakit pernafasan hingga Rp38 triliun, justru bisa menurunkan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Saat ini, Pertamina sedang mengembangkan bioetanol.
“Kalau semua berjalan lancar, kita bisa melakukan penyelamatan lagi,” kata Luhut.
Pidato tersebut menanggapi pengumuman Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati yang menyatakan anggaran subsidi energi akan ditingkatkan pada tahun ini.
Hal ini menggambarkan sejumlah parameter yang berubah, mulai dari harga minyak global, ekspor minyak, dan apresiasi dolar Amerika Serikat (AS).
Shri Mulyani KHDR RI (Bangar) mengatakan dalam rapat kerja Badan Anggaran, Senin (8/7/2024) “Biaya subsidi dan kompensasi juga diperkirakan akan meningkat karena faktor-faktor tersebut, volume, nilai tukar, dan biaya”.
Kementerian Keuangan telah memberikan subsidi energi sebesar Rp42,9 triliun hingga paruh pertama tahun 2024.
Subsidi energi bahan bakar solar (BBM) ini sebesar 7,16 juta kiloliter atau Rp 8,7 triliun. Subsidi LPG 3 Kg sebesar 3,4 juta kiloliter atau Rp 34,2 triliun.
(Tribunnews.com/Galuh Vidya Wardani/Dennis Destryawan) (Kompas.com/Yohana Artha Uly)